- Kemendukbangga meluncurkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan untuk menjamin kesejahteraan warga negara melalui perencanaan kebutuhan publik secara presisi dan kalkulatif.
- Pemerintah menargetkan 15 kabupaten/kota sebagai percontohan nasional untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan sosial serta infrastruktur dasar masyarakat.
- Kemendukbangga bekerja sama dengan BPS dan berbagai kementerian untuk memastikan akuntabilitas serta efektivitas program melalui evaluasi berkala dan insentif daerah.
SuaraBogor.id - Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan kunci utama untuk menjamin kesejahteraan warga negara Indonesia secara presisi.
Program ini dirancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan haknya, mulai dari urusan gizi di hulu hingga jaminan hari tua di hilir.
Sekretaris Utama Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono, menjelaskan bahwa PJPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kalkulatif untuk memprediksi kebutuhan publik di masa depan.
Dalam forum penajaman PJPK yang berlangsung di Bogor, Prof. Budi menekankan pentingnya melatih skill perencana di daerah.
Baca Juga:Suhu Panas Picu Lonjakan Api, Damkar Kabupaten Bogor Ajak Warga Saling Tegur dan Waspada
Tujuannya adalah agar setiap angka kelahiran diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan sosial.
"Tidak boleh ada kelahiran warga negara yang tidak diantisipasi. PJPK menghitung secara kalkulatif dan presisi; jika ada bayi lahir sekian, maka rentetan kebutuhan mulai dari penanganan stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG), PAUD, jumlah Puskesmas, hingga perlindungan ketenagakerjaan sudah harus terhitung semua," tegas Prof. Budi, Selasa (13/7/2026).
Visi besar dari program ini adalah menghilangkan kondisi di mana warga negara kebingungan untuk sekadar berobat, mencari pekerjaan, atau memberikan makan bagi keluarganya.
Saat ini, terdapat 15 kabupaten/kota yang telah menyusun PJPK secara paripurna dan dijadikan pilot project nasional. Ke-15 daerah ini akan menjadi bukti nyata (evidence) bahwa tata kelola kependudukan yang konsisten akan menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDB per kapita yang lebih tinggi.
Untuk memperkaya kualitas kebijakan di daerah, Kemendukbangga melibatkan 13 kementerian dan lembaga sebagai narasumber teknis.
Baca Juga:Jadwal One Way Puncak Bogor Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Ganjil Genap Ditiadakan
"Misalnya, jika di suatu daerah angka pengangguran tinggi, Kementerian Ekonomi Kreatif akan memberikan masukan tentang ekosistem industri kreatif. Kami melakukan coaching agar daerah mampu menghitung berapa investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai," tambah Prof. Budi.
Sebagai upaya menjamin akuntabilitas program, Kemendukbangga menjalin konvergensi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini diambil untuk memantau angka capaian serta melakukan evaluasi berkala guna melihat diferensiasi atau perbedaan kemajuan antara daerah percontohan dengan daerah lainnya.
"BPS akan memantau angka-angka capaian ini. Kita ingin melihat hasil nyata di lapangan melalui sinkronisasi data yang transparan," pungkasnya.
