alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Makin Panas! Natalius Pigai Hina Suku Jawa, Mau Dilaporkan ke Polisi

Pebriansyah Ariefana Kamis, 28 Januari 2021 | 11:19 WIB

Makin Panas! Natalius Pigai Hina Suku Jawa, Mau Dilaporkan ke Polisi
Natalius Pigai hina suku Jawa

Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda pun mengomentari soal pernyataan Pigai itu. Abu Janda bagikan potongan pernyataan Natalius Pigai hina suku Jawa.

SuaraBogor.id - Natalius Pigai hina suku Jawa, tudingan itu disampaikan para netizen di Twitter hingga trending topic PigaiHinaSukuJawa. Dalam pernyataan itu Natalius Pigai singgu orang-orang di luar suku Jawa adalah babu atau budak.

Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda pun mengomentari soal pernyataan Pigai itu. Abu Janda bagikan potongan pernyataan Natalius Pigai hina suku Jawa.

"Sekarang presiden satu daerah, satu pulau (Jawa). Wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau, apa babu gitu? Sampai kapan mau jadi babu," begitu kata Natalius Pigai dalam video berdurasi 33 detik tersebut.

"Maen isu Rasisme, yang dibelain @NataliusPigai2 rasis menghasut permusuhan SARA: "kalo presiden wapres dari pulau jawa, maka suku di luar jawa = BABU" istilah anti kemanusiaan. Pigai juga RASIS KEJI ke etnis jawa, cek video," komentar Abu Janda soal video tersebut.

Baca Juga: Guru Besar USU Dinilai Rasis, Rocky Gerung: Monyet Balik Ketawa Lihat Dia

Abu Janda pun ingin melaporkan Natalius Pigai ke polisi.

"Mau maen lapora2an ke polisi isu rasisme, bang @harisknpi, pace @NataliusPigai2 ? yuk maen kita. kita lihat laporan siapa yang diproses," kata Abu Janda.

Pigai dihina gorila

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri menjerat Ketua Umum DPP Projamin (Pro Jokowi-Maruf Amin) Ambroncius Nababan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa tersangka Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Pasal 156 KUHP.

Baca Juga: Ditahan Kasus Rasis, Ambroncius Nababan Masih Pikir-pikir Gugat Polri

"Ancamannya di atas lima tahun," kata Argo saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait