SuaraBogor.id - Yayasan Harapan Kita selaku yang mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mengklaim, bahwa selama ini pihaknya tak pernah menggunakan anggaran dari pemerintah, Hal itu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari Ali Mochtar Ngabalin.
Ngabalin sapaan akrabnya yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan, terkait pengakuan Yayasan Harapan Kita tidak menggunakan anggaran negara dalam mengelola TMII hal itu tidak mungkin.
Pasalnya, TMII ini merupakan aset negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita milik keluarga Alm Soeharto.
"Bagaimana bisa ceritanya, itu kan aset negara. Karena aset negara, pada waktu pengelolaan TMII itu kan ada hanya dua untung atau rugi. Betul kalau dia tidak pakai anggaran pendapatan belanja negara atau tidak pakai uang negara, iya. Karena itu aset negara dikelola oleh Yayasan Harapan Kita," ujar Ngabalin kepada dilansir dari Suara.com, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga:Yayasan Harapan Kita Klaim Kelola TMII Tak Pakai APBN, Begini Kata Ngabalin
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kewajaran, jika Yayasan Harapan Kita membayar pajak pengelolaan TMII. Karena menurutnya, siapapun yang mengelola sarana hiburan dan pariwisata pasti membayar pajak.
"Kalau dia bayar, iya harus bayar pajak memang. Bagaimana mungkin ada orang mengelola sarana hiburan atau pariwisata kayak gitu kemudian orang tidak bayar pajak, pasti bayar pajak," ucap dia.
Namun persoalannya, kata Ngabalin, TMII mengalami kerugian negara sekitar Rp 40 Miliar hingga Rp 50 miliar. Pun jika pengelolaan TMII untung, hingga kini tidak ada keuntungan yang masuk ke dalam kas negara.
"Persoalannya kalau dia rugi, mulai dari kapan? Kalau dia untung, kan tidak ada keuntungan itu masuk ke kas negara," katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa pengambilalihan TMII dari Yayasan Harapan Kita bukanlah milik keluarga Soeharto, melainkan aset negara.
Baca Juga:Cabut Subsidi Listrik Diklaim Menghemat Belanja Negara Rp22 Triliun
"Jangan orang mengira bahwa ini adalah yayasan milik Pak Harto kemudian diambil alih oleh negara, bukan. Ini adalah aset negara, dikelola oleh Yayasan Harapan Kita," kata dia.
