Dengar Listrik Kaum Miskin 450 VA Bakal Dihapus, Warga Bogor: Harus Minta Tolong ke Siapa

Dia mengatakan, bahwa pemerintah akan menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) di alihkan menjadi 900 VA.

Andi Ahmad S
Rabu, 14 September 2022 | 08:52 WIB
Dengar Listrik Kaum Miskin 450 VA Bakal Dihapus, Warga Bogor: Harus Minta Tolong ke Siapa
Warga melakukan pengisian token listrik di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraBogor.id - Salah seorang warga Bogor, Jumaedi, warga Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengeluhkan rencana pemerintah menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA), untuk masyarakat miskin.

Dia mengatakan, bahwa pemerintah akan menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) di alihkan menjadi 900 VA.

Dirinya mengakui perbedaan biaya yang di keluarkan untuk pembayaran listrik bulanannya jika benar-benar dihapus.

"Saya harus minta tolong ke siapa lagi, udah BBM naik," katanya kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga:Terpopuler: Bungkus Rokok di Meja Anya Geraldine dan Enzy Storia, Listrik Kaum Miskin 450 VA Bakal Dihapus

Rencana penghapusan daya listrik 450 VA membuat warga Bogor sangat keberatan, pasalnya dirinya hanya pekerja serabutan dan mempunyai satu orang anak yang masih duduk di bangku sekolah.

"Berat juga sih yaa, apalagi saya nyari sendiri (nafkah) bagi saya berat," keluhnya.

"Bingung pas token abis, gas elpiji abis kita kaga punya duit, kita rakyat kecil (jadi korban), sedihlah kalau semua lagi gak bisa ke beli," tambahnya.

Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah, menurut Jumaedi, ia belum pernah menerimanya. Padahal program itu bisa sangat membantunya. "Perlu, tapi saya gak pernah dapet," ucapnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) buka suara terkait isu penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) yang mengemuka sejak Senin (12/9) kemarin.

Baca Juga:Honda Siap Garap Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia Pada Akhir Tahun 2022

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan pihaknya akan selalu mengikuti keputusan pemerintah. Pasalnya, 100 persen saham perusahaan digenggam oleh pemerintah.

"Sebagai BUMN yang 100 persen dimiliki pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat," ungkap Gregorius.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini