SuaraBogor.id - Saat ini jika ingin membeli gas 3 kilogram masyarakat harus membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal tersebut sempat dikeluhkan warga.
Menurut salah satu warga Cinere, Kota Depok, Junaidi mengatakan kebijakan tersebut sempat menyulitkan dirinya. Dia juga khawatir jika nanti datanya malah disalahgunakan.
“Banyak (keluhan), kalau nanti dipakai buat pinjol gimana? Kita kan beli, kok dipersulit,” kata Junaidi, Senin (8/1/2024).
Dia juga mengaku sempat pulang lagi karena tidak membawa KTP saat mau membeli gas bersubsidi 3 kilogram, atau yang kerap disebut gas melon.
Baca Juga:Panwaslu Pancoran Mas Dipecat, Begini Penjelasan Bawaslu Kota Depok
“Iya saya ngga tahu kalau sekarang beli gas 3 kg bawa fotokopi KTP, jadinya pulang lagi ambil dulu baru bisa beli,” katanya.
Sementara, salah satu penjual gas, Yudi mengatakan, sistem baru ini baik untuk pengendalian dan distribusi gas subsidi. Sistim ini juga untuk membatasi pembelian dalam jumlah besar.
“Ya ini bagus sebenarnya. Cuma warga masih banyak yang belum tahu jadi pada nanya kenapa harus pakai KTP sekarang kalau mau beli gas,” katanya.
Sementara itu, Pemilik Raja Gas Grup, Yahman Setiawan mengatakan banyak oknum yang memanfaatkan pembelian gas subsidi 3 kg. Sehingga, diperlukan upaya khusus dari pemerintah mengatasi kondisi tersebut.
“Pemerintah sudah berupaya mendistribusikan gas elpiji ini kepada tepat sasaran, sehingga dibuat mekanisme harus membawa fotokopi KTP agar tetap sasaran. Sebab kita lihat betul bahwa gas elpiji 3 kilogram ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum,” katanya.
Baca Juga:KPU Kota Depok Temukan 200 Kotak Suara Rusak Sebelum Didistribusikan
Kendati tidak dijelaskan oknum yang dimaksud, namun pemanfaatan subsidi tidak tepat sasaran ini berpotensi merugikan negara. Namun menurutnya, sejak pemberlakuakn sistim baru ini tidak ada protes dari warga Depok.
- 1
- 2
