SuaraBogor.id - Desa di Kabupaten Cinajur, Jawa Barat diminta untuk menganggarkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa alias CPP Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemkab Cianjur merekomendasikan CPP Desa itu dianggarkan dari APBDes setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Cianjur, Budhi Rahayu Toyib.
Budhi Rahayu Toyib mengungkapkan, minimal satu desa menyiapkan 1 ton beras CPP Desa untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan di Kabupaten Cianjur khususnya di tataran desa.
"Kami sedang melakukan pendataan desa yang sudah memasukkan CPP Desa beras ke dalam APBDes sebagai upaya ketahanan pangan penyediaan beras, karena hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah pengamanan," katanya dikutip dari ANTARA, Sabtu (24/2/2024).
Menurutnya, program tersebut seharusnya sudah berlangsung sejak tahun 2021, karenanya ia berharap tahun ini seluruh desa sudah menerapkan program CPP Desa beras dalam APBDes, terlebih di wilayah yang rawan pangan.
Saat pendataan, jika ada desa yang belum menganggarkan, pihaknya akan mendorong agar di APBDes perubahan dapat dimasukkan program khusus ketahanan pangan beras.
"Berbagai upaya antisipasi kerawanan pangan di Cianjur dilakukan pemerintah daerah, termasuk mendorong pemerintah desa yang belum memasukkan program CPP Desa beras dalam APBDes murni dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan," ungkapnya.
Sementara, terkait ketersediaan beras di Cianjur hingga kini, masih aman sampai dengan tiga bulan ke depan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Bulog Cianjur, dimana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus ditambah jumlahnya dengan total stok 5.500 ton.
"Kami juga meminta dinas terkait untuk membuat laporan perkembangan harga dan stok pangan setiap harinya, terutama menjelang masuknya bulan puasa, sehingga ketika terjadi kekosongan dapat dilakukan berbagai langkah termasuk mengeluarkan stok CBP," ujarnya.
