SuaraBogor.id - Lagi dan lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali mengeluarkan kebijakan terbarunya, kali ini bukan soal pendidikan karakter, melainkan untuk desa di seluruh Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan e-budgeting bagi pengelolaan keuangan dan e-voting untuk penyaluran aspirasi politik di seluruh desa yang ada di Jabar.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dirinya menandatangani kebijakan bagi sekitar 5.000 desa di Jabar untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa.
"Jadi dua hal yang hari ini saya tanda tangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat," kata KDM sapaan akrabnya, dilansir dari Antara.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Ancam Perusak Lingkungan di Bogor
Dengan menerapkan e-budgeting, kata Dedi, seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital, dari uang masuk dan belanja akan secara digital, hingga juga bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa, sehingga kontrolnya akan semakin baik, terbuka dan semakin transparan.
Sementara terkait e-voting, Dedi mengatakan hal ini untuk memastikan warga desa memilih pemimpinnya dengan mudah secara digital.
"Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat," ujarnya.
Dedi berharap e-budgeting dan e-voting akan mewujudkan spirit baru bagi seluruh desa dengan digelarnya pemilihan kepala desa yang berbiaya murah, ditopang oleh pelayanan publik cepat dan keuangan yang transparan.
Sebelumnya, Dedi menyampaikan rencananya mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-voting. Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar, di Gedung Sate Bandung, Kamis (15/5).
Baca Juga:Rating Kepuasan 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi Vs Pramono Anung
Dirinya ingin membawa perubahan baru ke era digital dengan menghadirkan e-voting berbekal pengalaman menata sistem desa di Purwakarta selama 2 periode menjabat Bupati.
"Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba," katanya lagi.
Dedi juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa, agar dana desa yang disalurkan nantinya menggunakan e-budgeting dan dengan digitalisasi agar terekam jelas alur pembiayaan yang digunakannya.
Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi lahir 11 April 1971 adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030.
Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VII dan duduk di Komisi VI dari 2019 hingga 2023.
Sebelumnya, Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018.
