- Pemkab Bogor menetapkan anggaran 2027 untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi guna menekan ketimpangan dan kemiskinan.
- Bupati Bogor Rudy Susmanto mengumumkan proyek strategis seperti Flyover Bojonggede dan Embarkasi Haji pada Rabu.
- Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD dilakukan meski anggaran menghadapi kondisi defisit.
SuaraBogor.id - Pemkab Bogor, Jawa Barat, siap merombak arah kebijakan anggarannya pada tahun 2027. Pemkab Bogor bakal memfokuskan alokasi anggaran untuk membangun dan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Langkah strategis ini diambil sebagai jurus utama untuk mengikis ketimpangan antardaerah, menekan angka kemiskinan, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," tegas Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dilansir dari Antara, Rabu (22/7/2026).
Arah pembangunan tersebut menjadi tema utama dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang mulai dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Sasar Hotel Hingga Kosan, Pemkab Bogor Wajibkan Pemilik Laporkan Indikasi Penyimpangan Seksual
Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS 2027 menjadi tahapan strategis karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2025-2029.
Menurut Rudy, pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
Pada sisi pendapatan, Pemkab Bogor akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan sinergi, optimalisasi basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, memperkuat pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting.
Rudy mengatakan sejumlah proyek strategis akan menjadi prioritas belanja modal pada 2027, di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta penyediaan gerai pelayanan publik di Bogor Barat dan Bogor Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga:Rugikan Negara Rp9,1 Miliar, Oknum ASN Penetap Proyek RSUD Parung Dijebloskan ke Lapas
Selain itu, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan khusus desa, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.
Pemkab Bogor juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi darurat, bencana, maupun pengendalian inflasi daerah.
Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi kondisi defisit, karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD akan menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
"Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat," kata Rudy.
