Bukan Hanya Jalan! Samisade Jilid Baru Rudy Susmanto Lebarkan Sayap ke Pesantren Hingga Biaya Kuliah

Baca 10 detik

Samisade 2026 Bogor naik jadi Rp1,5 Miliar per desa, berlaku mulai tahun depan dengan perluasan cakupan.
Dana Samisade tidak hanya untuk infrastruktur, tapi juga pendidikan, UMKM, lingkungan, dan kegiatan sosial keagamaan.
Bupati Rudy Susmanto mengubah Perbup Samisade untuk pembangunan desa yang lebih merata dan holistik.

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto tengah merombak Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, atau yang dikenal dengan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).

Perubahan signifikan ini akan berlaku mulai tahun 2026, dengan peningkatan alokasi dana dan perluasan cakupan kegiatan yang didanai.

Program Samisade, yang digagas di era Bupati Ade Yasin, awalnya memberikan bantuan keuangan maksimal Rp1 miliar per desa khusus untuk kegiatan infrastruktur.

Kini, Bupati Rudy Susmanto mengumumkan peningkatan bantuan menjadi maksimal Rp1,5 miliar per desa, dengan fleksibilitas penggunaan yang lebih besar.

Dalam diskusi publik terakhir bersama perwakilan 40 DPK Apdesi se-Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan arah perubahan Perbup tersebut.

"Kita terakhir public hearing atau diskusi bersama dengan Apdesi Kabupaten Bogor perwakilan 40 DPK Apdesi se Kabupaten Bogor meminta saran meminta masukan," kata Rudy, Minggu 5 Oktober 2025.

Ia menambahkan, bahwa arahan Perbup itu bisa final segera mungkin. "Ini bukan perbup tahun 2025 tetapi perbup tahun 2026," harapnya.

Berbeda dengan Perbup sebelumnya, bantuan keuangan desa yang diberikan oleh Rudy Susmanto tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Cakupan penggunaannya diperluas untuk kegiatan non-infrastruktur, meliputi:

Bupati Bogor Rudy Susmanto pada gebyar pelayanan publik terpadu di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025). Pemkab Bogor

Pendidikan: Minimal satu desa satu sarjana setiap tahun.
Lingkungan: Pengelolaan sampah di tingkat desa.
Ekonomi Lokal: Dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sosial Keagamaan: Kegiatan sosial keagamaan, termasuk membantu pondok pesantren dan majelis di tingkat desa yang belum berbadan hukum dan tidak bisa mengakses bantuan pemerintah secara langsung.

"Untuk infrastruktur tetap, kedua non infrastruktur salah satu adalah minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, kedua terkait pengolahan sampah, ketiga untuk memberikan dukungan kepada pelaku terhadap pelaku umkm, keempat kegiatan sosial keagamaan," jelas Rudy.

Meskipun cakupan penggunaan anggaran telah diperluas, Bupati Rudy Susmanto belum menetapkan persentase pasti untuk alokasi antara pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur. Pihaknya masih merumuskan proporsi yang paling optimal.

"Sedang kita rumuskan bersama-sama. Jadi kita mencoba mencari beberapa poin apakah dapat misalnya non infrastruktur dapat dimaksimalkan dengan 1,5 miliar. Tetapi ada beberapa desa yang infrastrukturnya sudah selesai seperti contohnya desa tangkil bisa digunakan untuk non infrastruktur maksimalnya 1,5 miliar atau menggunakan proporsi presentase nanti kita rumuskan bersama," tutup Rudy.

Kontributor : Egi Abdul Mugni