Untuk itu, ia juga turut mengajak seluruh insan pers dan masyarakat agar menjadi mata dan telinga untuk menghalau peredaran minol ilegal di Kota Boogr.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa berbagai persoalan di Kota Bogor masih banyak yang belum terselesaikan, diantaranya adalah pengelolaan dan pengamanan aset daerah, penyediaan gedung kantor OPD dan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai instansi yang belum terpenuhi, kekurangan tenaga teknis arsiparis, SDM auditor, kekurangan personil SatpolPP dan lain-lain.
"Semua persoalan ini menjadi fokus utama pengawasan kami selama ini dan semoga bisa segera terselesaikan," tutupnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan kepada seluruh insan pers bahwa Komisi II saat ini tengah berfokus untuk menggenjot sektor fiskal Kota Bogor.
Baca Juga:Pemkab dan DPRD Bogor Sahkan Perubahan APBD 2025, Siap Geber Pembangunan dan Susun APBD 2026
Dengan adanya wacana dipotongnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Bogor harus bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami mendorong agar pendapatan dari PAD dan retribusi itu bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah memastikan pendapatan dari sektor parkir," ujar Hasbi.
Berkaitan dengan pembangunan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Mochamad Benninu Argoebie menyampaikan bahwa pengawasan terus dijalankan. Benninu juga membeberkan temuan dari hasil sidak bahwa banyak pembangunan Kota Bogor yang tidak dijalankan oleh orang yang memiliki kapabilitas.
"Jadi banyak pembangunan itu yang pengawasnya tidak memiliki kapabilitas. Ini yang kami dorong untuk segera diperbaiki. Sehingga hasil proyek juga bisa maksimal," tegas Benninu.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini DPRD Kota Bogor tengah mengejar wacana pembangunan unti sekolah baru yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk setingkat SMA dan SMK sederajat.
Baca Juga:Ketua DPRD Apresiasi Kegiatan RRI Fest Bertema Lebih Sehat, Lebih Hijau, Lebih Berbudaya
"Ada wacana penambahan unit sekolah setara SMA dan SMK sederajat. Ini yang sedang kita kejar agar bisa segera terealisasi bantuan dari provinsi," ungkap Benninu.
Terakhir, Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan dasar masyarakat terus dilakukan. Terbaru, ia menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor telah bersepakat untuk menyiapkan anggaran untuk program beasiswa bagi 2000 anak yang tidak mampu.
"Kebutuhan mendasar tidak bisa dinego. Mulai dari pendidikan, kesehatan dan layanan sosial harus bisa terakomodir semua," pungkasnya.***
