-
Program MBG harus menjadi gotong royong untuk memajukan pendidikan. Mitra pengelola diminta tidak serakah mengeruk untung, melainkan berkontribusi memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak.
-
BGN mendesak mitra SPPG agar keuntungan dapur menetes kembali untuk perbaikan sekolah, seperti atap bocor atau pembangunan sanitasi. Kesadaran sosial harus didahulukan.
-
BGN akan segera mewajibkan mitra MBG mengalokasikan 30% pendapatannya untuk sektor sosial dan pendidikan. Ini dilakukan untuk menjaga visi Presiden agar tidak dikhianati.
SuaraBogor.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan saat ini bukan hanya soal mengisi perut siswa, tetapi juga soal gotong royong memajukan ekosistem pendidikan.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras sekaligus imbauan moral kepada para mitra dan yayasan pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).
Pesan ini sangat jelas, yakni jangan hanya mengeruk keuntungan dari anggaran negara, tetapi butalah mata hati terhadap kondisi sekolah tempat kalian menyalurkan makanan.
Masih banyak sekolah penerima manfaat yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga sanitasi yang buruk.
Baca Juga:4 Fakta Utama Keracunan Massal Program MBG di Bogor: Dari Telur Ceplok hingga Mayonaise
Dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025), Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa para mitra harus memiliki kesadaran sosial. Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dapur harus menetes kembali ke sekolah.
“Mbok kalau ada (sekolah) yang gentingnya bocor itu disumbang, dibenerin. Mbok kalau (ada sekolah) yang tidak punya WC itu dibangunkan WC,” tegas Nanik di hadapan para pengelola SPPG.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Nanik membuka fakta sejarah di balik perancangan program ini. Presiden Prabowo Subianto sejak awal bersikeras agar program ini dikelola oleh yayasan (pendidikan, agama, atau sosial), bukan oleh perusahaan komersial (PT/CV).
“Beliau berfikir, kalau yayasan pendidikan, agama-agama apapun, sosial, itu pada nggak punya duit. Jadi mereka saja, yayasan saja yang bekerjasama dengan BGN, karena ini kan bantuan pemerintah,” ujar Nanik mengutip visi Presiden.
Ironisnya, di lapangan muncul fenomena menjamurnya yayasan baru yang dibentuk hanya demi menjadi mitra SPPG dan mengejar target pembangunan dapur.
Baca Juga:Program Makan Bergizi Gratis di Bogor Picu Keracunan Massal, Bakteri Ditemukan di Telur hingga Saus
Nanik tidak melarang hal tersebut, namun ia meminta para pemain baru ini untuk tidak serakah dan tetap menjaga kualitas makanan.
Kritik tajam dilontarkan terkait kualitas menu yang disajikan. Nanik mengingatkan agar mitra tidak main-main dengan takaran gizi demi margin keuntungan yang tebal, mengingat mereka sudah mendapat insentif operasional yang cukup besar, yakni sekitar Rp6 juta per hari.
“Njenengan-njenengan yang (yayasannya) nggak ada di tiga-tiganya itu, paling enggak jalankanlah dengan benar dalam pembelanjaan bahan baku. Jangan beli bahan baku, semangkanya setipis tisu, jangan anggurnya cuma tiga doang. Opo pengaruhe gizine, nek anggure mung telu thok. Ya mbok anggurnya enem, itu kan lumayan. Ini yang saya minta anda untuk tidak main-main harga. Anda kan sudah dapat (insentif) Rp 6 juga per hari,” sentil Nanik.
Mantan wartawan senior ini menekankan pentingnya menggunakan hati nurani. Mencari untung diperbolehkan, asalkan dalam batas wajar dan masuk akal.
Imbauan ini sebentar lagi tidak hanya akan menjadi kata-kata manis. BGN tengah menyusun regulasi teknis yang lebih mengikat. Nanik telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua BGN bidang Tata Kelola, Sony Sonjaya, untuk menerbitkan aturan tegas.
Nantinya, akan ada kewajiban bagi mitra untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya kembali ke sektor pendidikan dan sosial.
