- DPRD Kota Depok membatasi akses peliputan media saat Rapat Paripurna perayaan HUT Kota ke-27 pada 23 April 2026.
- Petugas hanya mengizinkan sepuluh media undangan khusus untuk masuk dengan alasan keterbatasan kapasitas ruang rapat utama gedung.
- Kebijakan diskriminatif tersebut memicu kritik publik terkait transparansi informasi dan komitmen pemerintah daerah terhadap kebebasan pers di Depok.
SuaraBogor.id - Perayaan Hari Jadi Kota Depok ke-27 yang jatuh pada tahun 2026 ini, sayangnya menyisakan cerita tak sedap dan memicu kritik publik.
Alih-alih menjadi pesta rakyat yang terbuka dan merangkul semua elemen masyarakat, Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka HUT Kota Depok tersebut justru berlangsung eksklusif dan tertutup bagi sebagian besar awak media.
Insiden ini sontak menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi publik dan komitmen pemerintah daerah terhadap kebebasan pers.
Sebagai momen penting dalam peringatan hari jadi kota, Rapat Paripurna DPRD seharusnya menjadi ajang bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui capaian, tantangan, dan rencana pembangunan ke depan.
Baca Juga:Rayakan HUT Depok ke-27, FPK Gelar Jalan Sehat Sambil Tanam Pohon dan Pamerkan Seni Budaya
Media memiliki peran vital sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan publik. Namun, pembatasan akses bagi awak media dalam acara sepenting ini menimbulkan kecurigaan.
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana yang berbeda drastis dari rapat paripurna biasanya.
Jika biasanya jurnalis bebas keluar masuk untuk mengabadikan momen penting, kali ini akses menuju ruang rapat utama dijaga ketat oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Kota Depok.
Kebijakan pembatasan ini memicu tanda tanya besar.
Saat beberapa jurnalis mencoba masuk, petugas Pamdal di depan pintu ruang Paripurna justru saling lempar tanggung jawab dan mengarahkan media untuk berhadapan dengan petugas administrasi.
Baca Juga:Polisi Ungkap Kronologi Penemuan Alfin di Cikeas, Ada Kaitan dengan Kasus Penipuan?
"Silakan ke Bu Ida, Bang," cetus salah satu petugas Pamdal singkat sambil tetap menghalangi akses masuk, dilansir dari Metropolitan -jaringan Suara.com, Kamis 23 April 2026.
Kekecewaan jurnalis memuncak saat bertemu dengan petugas yang dimaksud di bagian resepsionis. Secara blak-blakan, petugas bernama Ida tersebut menyatakan bahwa pihaknya hanya memberikan karpet merah bagi segelintir media yang diundang secara khusus.
"Mas dari media apa? Kita tidak mengundang. Kita hanya mengundang 10 media, itu pun hanya ketua organisasinya. Silakan di luar saja," tegas Ida dengan nada datar.
Saat dikonfrontasi mengenai alasan di balik diskriminasi peliputan ini, pihak Sekretariat DPRD berdalih pada masalah kapasitas ruangan.
"Kursi di dalam terbatas Bang, tidak muat," tambahnya memberikan alasan.
Alasan tersebut dinilai janggal oleh banyak awak media yang hadir. Pasalnya, pada rapat-rapat paripurna krusial lainnya, kapasitas ruangan tidak pernah menjadi kendala bagi jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistiknya, meskipun harus berdiri atau berada di sisi ruangan.
