Satpol PP Bogor Tegur Restoran di Jalan Pahlawan dan MV Sidik yang Belum Lengkapi Izin Usaha

SuaraBogor.id - Masih ada pelaku usaha yang belum melengkapi seluruh perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat, salah satunya yakni izin operasional restoran.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Satpol PP Kota Bogor.

Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syach mengatakan, baru-baru ini pihaknya telah melayangkan surat peringatan (SP) 1, sebagai teguran kepada pelaku usaha yang sudah melakukan operasional restoran di Jalan Pahlawan simpang Jalan Batutulis dan MV Sidik.

Pasalnya pelaku usaha itu belum melengkapi seluruh perizinan yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: Motif Balas Dendam Terungkap, Tawuran Pelajar di Bogor Berakhir Tragis

Ia menegaskan, surat teguran SP1 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat pelimpahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada Satpol PP, terkait adanya tempat usaha jenis restoran yang sudah melakukan operasional sebelum memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan pelimpahan yang mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) Kota Bogor Nomor 2 tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan, Satpol PP melakukan pengecekan ke lokasi, kemudian memanggil yang bersangkutan datang membawa berkas perizinan yang mereka miliki.

"Nah, karena saat ini mereka belum memiliki PBG, kami tindak lanjuti dengan memberikan SP 1,” katanya.

SP1 tersebut, kata Agustian, telah dilayangkan dan sudah diterima oleh pelaku usaha pada Jumat (7/6/2024). Dari hasil pemeriksaan awal dan pemanggilan pihak restoran, pihak restoran sudah mengantongi beberapa item perizinan kecuali dokumen PBG.

Agustian menyebut, pelaku usaha tersebut mengaku telah mengurus pembuatan dokumen PBG dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Baca Juga: Longsor di Caringin Bogor Sebabkan Akses Jalan dan Saluran Air Tertutup

Untuk itu, Agustian memastikan Pemkot Bogor tidak pandang bulu dalam penegakkan Perda dan menerapkan aturan. Namun tetap harus berhati-hati mengingat ada penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mencakup Peraturan Pemerintah (PP) terkait izin berusaha dengan Perda Bangunan Gedung yang dimiliki Kota Bogor.