Satpol PP Bogor Tegur Restoran di Jalan Pahlawan dan MV Sidik yang Belum Lengkapi Izin Usaha

“Kota Bogor ini punya Perda tentang Bangunan Gedung tahun 2019, namun secara nomenklatur belum mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023,” ucapnya.

Menurut dia, agar hal ini tidak terulang kembali maka diperlukan penyesuaian ataupun revisi terhadap Perda Bangunan Gedung dengan mengacu pada UU Cipta Kerja.

Sambil menunggu tahapan itu dimulai dan berjalan, Satpol PP Kota Bogor tetap berpegang pada Perda yang ada dalam melakukan pengawasan, pemantauan serta penindakan dengan melakukan patroli berkeliling ke setiap sudut kota, mendata dan memeriksa setiap keberadaan bangunan baru sambil juga menindak lanjuti pelimpahan pelimpahan dari Dinas PUPR.

Pemkot Bogor berharap seluruh tempat usaha harus melengkapi semua perizinan. Pelaku usaha bisa bersabar menunggu sampai dengan perizinan seluruhnya dimiliki.

Baca Juga: Motif Balas Dendam Terungkap, Tawuran Pelajar di Bogor Berakhir Tragis

"Walaupun UU Cipta Kerja memungkinkan untuk usaha, tapi setiap daerah memiliki Perda yang juga harus dipatuhi pengusaha,” ujarnya. [Antara].