Abdul Muti Bakal Bangun Dua SD di Pelosok Bogor, Kepala Sekolah: Penantian 20 Tahun

SuaraBogor.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengunjungi SDN Leuwibatu 02 dan 03 di Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat 2 Mei 2025.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kunjungan tersebut menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang batal mengunjungi sekolah di Pelosok Kabupaten Bogor itu.

Abdul Mu’ti menyempatkan untuk mengajar para siswa sebelum melakukan sambutan dan memberikan janji-janji kepada pihak SDN Leuwibatu 02 dan 03 .

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen dalam memaksimalkan standarisasi sekolah di Indonesia.

Baca Juga: Tangis Haru Warnai Pelepasan Perdana Jemaah Haji Bogor, Sastra Winara Beri Pesan Khusus

“Komitmen Presiden Prabowo adalah agar sekolah-sekolah di Indonesia memenuhi standar sarana dan prasarana yang layak. Ini akan terus dilakukan,” kata Abdul Mu’ti memaparkan komitmen Presiden Prabowo di bidang pendidikan.

Melihat kondisi SDN Leuwibatu 02 dan 03, Abdul Mu’ti berjanji akan membangunkan sekolah itu agar lebih layak dengan bangunan gedung dua lantai dengan dilengkapi fasilitas kelas cerdas, perpustakaan, toilet, serta kebutuhan dasar pendidikan lainnya.

Sementara itu, Kepala SDN Leuwibatu 02 dan 03, Sudrajat, mengungkapkan bahwa pembangunan ini sudah dinantikan selama puluhan tahun.

Sebab, kata dia, sekolah tersebut sudah memprihatinkan. Bahkan, kata dia, sekolah yang akan dibangun oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN ini pernah ambruk parah di tahun 90an.

“Kurang lebih 20 tahun, baru kali ini ada program pembangunan. Anak-anak harus olahraga ke lapangan yang jauhnya puluhan kilometer. Pernah ambruk pada tahun 1990, sekarang rusak berat,” kata Sudrajat menceritakan sekolahnya sudah menantikan pembangunan selama 20 tahun terakhir.

Baca Juga: Kisah Inspiratif, Calon Haji Berusia 100 Tahun Wujudkan Impian Setelah Menabung Sejak 1955

Sudrajat juga mengapresiasi upaya digitalisasi pendidikan yang dibawa pemerintah, meskipun diakuinya masih butuh waktu untuk beradaptasi.