SuaraBogor.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor untuk memberikan hak dasar masyarakat.
"Hak dasar masyarakat adalah administrasi kependudukan, kita sebagai masyarakat berhak mendapat KTP dan KK, inilah tantangan terbesar kita, kita ingin hari ini Disdukcapil memiliki terobosan" kata Rudy, Selasa 27 Mei 2025.
Rudy menjelaskan, Disdukcapil Kabupaten Bogor sudah mulai melakukan transformasi pelayanan dengan pembuatan UPT di setiap wilayah.
Sehingga, masyarakat Kabupaten Bogor yang jauh dari pusat pemerintahan, bisa memproses administrasi kependudukan di UPT terdekat.
"Hari ini Disdukcapil menunjukan trobosan yang diambil, yang akan dilaksanakan, tidak bisa masyarakat kabupaten bogor yang berbatasan dengan Purwakarta Karawang harus datang ke Cibinong untuk urus KTP dan KK," kata dia.
"Disdukcapil kita baru memiliki 7 UPT, 7 UPT tersebut yang dapat melakukan cetak administrasi kependudukan yaitu KTP, kami berkomitmen 2025, 40 Kecamatan maka kurang 33 Kecamatan, maka seluruh Kecamatan se kabupaten bogor dapat melakukan cetak KTP di Kecamatan masing-masing," lanjutnya.
Ia mencatat, masih banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang belum memiliki hak dasar kependudukan seperti KTP dan KK.
Sehingga, ia berharap tahun ini tidak ada lagi warga yang tidak memiliki KTP dan KK.
"Tentunya kami butuh dukungan sangat besar dari pak dirjen, semoga kuota untuk blangko KTP ditambah. Kurang lebih 400 jiwa masyarakat kabupaten bogor berdasarkan data sebelumnya pelayanan per tahun yang belum memiliki administrasi kependudukan," jelas dia.
4.000 Masyarakat Ikuti Gebyar Adminduk hingga Berdesakkan
Baca Juga: Bogor Raih WTP Setelah 4 Tahun, Sastra Winara: Motivasi Tingkatkan Layanan
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Gebyar Adminduk di Gedung Tegar Beriman.
"Gebyar adminduk hari ini tahun 2025 ada berbagai kegiatan, yang pertama berkaitan dengan pelayanan kependudukan, kedua kaitan dengan peresmian Gerai Pelayanan publik (GPP) kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Hadijana.
Ia menjelaskan, ada sebanyak 4.000 pendaftar yang mengikuti Gebyar Adminduk yang melayani segala bentuk administrasi kependudukan.
"Semua administrasi kependudukan yang kita berikan dalam satu hari ini kita selesaikan semua tadi juga kita lihat bahwa hari ini kita masukan launching berkaitan dengan aplikasi Siloka atau aplikasi Japati," kata dia.
Hadijana menyampaikan, sistem Gebyar Adminduk itu dilakukan melalui pendaftaran online. Sehingga, warga yang datang pada Gebyar Adminduk itu tidak melebihi taksiran.
"Kita membuka kuota untuk hari ini 4.000 pendaftaran online, karena kalau tidak memakai pendaftaran online ini pengalaman sebelumnya antriannya cukup membludak," tutup dia.
Berita Terkait
-
Bogor Raih WTP Setelah 4 Tahun, Sastra Winara: Motivasi Tingkatkan Layanan
-
Kerja Keras Berbuah Manis, Kejari Sebut Tata Kelola Keuangan Pemkab Bogor Terus Membaik
-
Transformasi Keuangan Bogor, Bupati Rudy Susmanto Kembalikan Predikat WTP
-
Bupati Bogor Usulkan Tiga Raperda Prioritas, Demi Kemajuan Daerah dan Pelayanan Terbaik
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Audit Investigasi Tuntas! Bukti Transfer Ungkap Praktik Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor
-
Makin Praktis, Tebus Pegadaian Kini Bisa Lewat Aplikasi BRImo
-
Teka-teki Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor Terbongkar, 4 Oknum PNS Diserahkan ke APH
-
Viral Skandal Pelecehan Verbal di FH UI: 16 Mahasiswa Terancam Drop Out?
-
Oknum Polisi Berpangkat Bharaka Terlibat Lab Narkoba Jumbo