Kerja Keras Berbuah Manis, Kejari Sebut Tata Kelola Keuangan Pemkab Bogor Terus Membaik

SuaraBogor.id - Kejari Kabupaten Bogor menilai bahwa saat ini tata kelola keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat semakin membaik dari hasil kerja keras yang tentunya berbuah manis saat ini.

Diketahui, Pemkab Bogor berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Kejari Kabupaten Bogor Irwannudin Tajuddin, menilai tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan perbaikan signifikan.

"Pemkab Bogor sudah menempuh langkah-langkah positif dalam mengelola keuangan daerah maupun tata kelola pemerintahan secara umum," ujar Irwannudin saat ditemui di Cibinong, Senin 26 Mei 2025.

Ia menambahkan bahwa pihak Kejari Kabupaten Bogor terus mendampingi Pemkab dalam proses pembenahan tata kelola tersebut. Pendampingan hukum dan pemberian rekomendasi secara berkala dilakukan untuk memastikan praktik pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami tetap memberikan dukungan dan arahan agar predikat WTP ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan," jelas Irwannudin.

Ia pun optimistis, perbaikan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Bogor akan terus berlanjut.

"Saya sangat yakin, Pemkab Bogor akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional," ungkapnya.

Transformasi Keuangan Pemkab Bogor

Baca Juga: Transformasi Keuangan Bogor, Bupati Rudy Susmanto Kembalikan Predikat WTP

Setelah empat tahun berturut-turut hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Pencapaian ini menjadi sinyal positif atas upaya pembenahan tata kelola keuangan yang selama ini dilakukan Pemkab Bogor.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 diserahkan langsung di Bandung, Senin 26 Mei 2025 dan diterima oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Kembali diraihnya opini WTP bukanlah hasil instan. Sejak sempat meraih enam kali WTP berturut-turut hingga tahun 2020, Pemkab Bogor menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, yang membuat empat tahun terakhir selalu berada di bawah bayang-bayang WDP.

“Predikat ini adalah buah dari kerja kolektif semua elemen birokrasi yang berusaha membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Rudy usai menerima LHP dari BPK.

Menurutnya, opini WTP ini menjadi titik balik dalam upaya perbaikan layanan publik yang berbasis aturan dan integritas.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pekerjaan belum selesai sepenuhnya.