Andi Ahmad S
Minggu, 15 Juni 2025 | 13:49 WIB
Suasana perumahan klaster Grand Alifia Bogor yang bermasalah, karena pihak developer sudah mengosongkan kantor, tapi warga belum mendapat hak legalitasnya. [dokumentasi]

SuaraBogor.id - Warga perumahan Cluster Grand Alifia Bogor mendatangi Polresta Bogor Kota untuk memberikan kesaksian atas laporan yang mereka layangkan beberapa waktu lalu.

Pasalnya, meraka melaporkan pihak pengembang perumahan, Manakib Reality, terkait legalitas atau Akta Jual Beli (AJB) atas rumah mereka yang belum juga dilakukan.

Pihak pelapor mendatang dua orang saksi yang juga korban pengembang perumahan Cluster Grand Alifia Bogor tersebut. Keduanya diminta keterangan pihak kepolisian untuk menguatkan laporan yang mereka buat.

Seorang warga, Yudha menjelaskan, langkah melaporkan pengembang kepada pihak kepolisian merupakan langkah terakhir setelah pengembang tidak mengindagkan mereka.

"Sebelumnya udah melalui musyawarah tahun lalu, namun tidak ada itikad baik. Kita mau ke kantor nya, itu kantornya sudah tidak ada lagi. Jadi kita putus kan untuk lapor ke kepolisian," kata dia belum lama ini.

Ia menjelaskan, pihak korban mendapatkan dua saksi yang keduanya dirugikan oleh pengembang perumahan Cluster Grand Alifia Bogor itu.

"Pemanggilan saksi, kami datangkan saksi, pertama korban yang rumahnya dibeli secara KPR tapi dipercepat pelunasannya. Saksi kedua warga yang memeli cash secara bertahap, sudah lunas tapi belum AJB," jelas dia.

Tak hanya itu, warga perumahan Cluster Grand Alifia Bogor itu juga melaporkan pengembang bernama Hamzah Muhammad Ali karena belum juga membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah dijanjikan sebelumnya untuk warga perumahan.

"Kami minta bantuan ke pihak kepolisian terkait legalitas, fasos dan fasum. Terlapornya 1, atas nama Hamzah Muhammad Ali. Kenapa beliau, karena beliau ceo nya dan setiap surat-surat dia yang menandatangani," jelas dia.

Baca Juga: Tak Pandang Bulu! Patwal Dishub Kena Tilang ETLE Saat Bonceng Dedi Mulyadi

Sementara, salah satu saksi Eko mengaku memberikan keterangan secara terperinci kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus yang menimpanya.

Eko diketahui merupakan salah satu korban yang sudah membayar lunas rumahnya di Grand Alifia Bogor, namun hingga kini dia belum memberikan legalitas sebagaimana mestinya.

"Saya lebih ke yang pembayaran cash nya, saya sudah diberi surat keterangan lunas, tapi belum dapat legalitas hingga haru ini. Beberapa kali saya hubungi, tapi dia selalu bilang proses pemecahan sejak 2023 november sampai sekarang selalu begitu. Gak lama dari itu ternyata ilang kantor itu ga ada," jelas dia.

Diberitakan Sebelumnya, Belasan warga perumahan Cluster Grand Alifia Bogor didampingi Yayasan Rumah Berguna Solution menyambangi kantor Polresta Bogor Kota pada Kamis (15/5/2025).

Kedatangan mereka untuk melaporkan pihak pengembang perumahan, Manakib Reality, terkait legalitas atau Akta Jual Beli (AJB) atas rumah mereka yang belum juga dilakukan.

Menurut salah seorang warga, Yudha, mereka menempuh jalur ini karena segala upaya mediasi dan musyawarah menunggu itikad baik yang telah dilakukan tak membuahkan hasil.

"Sebelumnya selama satu tahun terakhir kami telah melakukan mediasi dan musyawarah, baik itu dengan pihak bank maupun dengan pihak developer," ujarnya.

"Namun sampai saat ini, tidak juga ada realisasinya," imbuh dia.

Dikatakan oleh Yudha, warga juga pada tahun lalu telah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Bogor untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan bank yaitu Kepala Cabang BNI Djuanda Bogor beserta jajaran, Direktur Utama PT Manakib Rezeki Hamzah Muhammad Ali dan Direktur Finance Kiemas Najiburrahman Awali.

"Waktu itu dihadapan Ketua DPRD (saat itu dijabat Atang Trisnanto) pihak developer menyatakan akan menyelesaikan proses AJB pada bulan Desember 2024," katanya.

"Namun lagi-lagi pihak developer gak menempati janji," cetusnya.

Yudha mengatakan pihaknya membuat laporan karena tidak ada kejelasan kapan mereka akan melakukan AJB, ditambah ruang pengaduan ke developer sudah tidak ada lagi karena kantor developer kosong per Februari 2025.

"Diharapkan, dengan membuat laporan ke polisi, kami akan mendapatkan kejelasan terkait legalitas rumah kami," harap pria yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua RT di perumahan tersebut.

"Selain itu, kami juga berharap fasum fasos kemudian infrastruktur seperti Jalan, drainase, turap dan panel pembatas perumahan serta fasilitas yang telah dijanjikan oleh pihak developer bisa kami dapatkan, mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah" imbuh pria berkacamata itu.

Sementara itu, pihak Yayasan Rumah Berguna Solution mengungkapkan alasan pihaknya mendampingi warga Cluster Grand Alifia.

"Kami terpanggil untuk mendampingi warga Cluster Grand Alifia yang telah lama memperjuangkan hak-haknya yang selama ini belum dipenuhi oleh pihak pengembang," kata Yayasan Rumah Berguna Solution..

"Jadi hari ini kami dari Yayasan Rumah Berguna Solution mendampingi warga Cluster Grand Alifia untuk membuat laporan polisi terkait legalitas, dan fasus maupun fasum. Alhamdulillah LP sudah masuk, tinggal pengembangannya nanti mungkin kelanjutannya akan dipanggil satu sama lain untuk membuat laporan, keterangan saksi korban, mungkin seperti itu," jelas pihak Yayasan Rumah Berguna Solution.

Kontributor : Egi Abdul Mugni

Load More