Bekingan PTPN Tak Berguna, Menteri LHK Ultimatum 13 Perusahaan di Puncak: Bongkar atau Penjara

SuaraBogor.id - Kabut tebal yang menyelimuti kawasan Puncak, Bogor, pada Minggu (27/7/2025) seolah menjadi saksi bisu sebuah ultimatum keras dari pemerintah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol, turun langsung ke lapangan, bukan untuk berwisata, melainkan untuk memastikan 13 perusahaan nakal yang merusak lingkungan mematuhi perintah pembongkaran paksa.

Ancaman yang dilontarkan bukan kaleng-kaleng, bongkar bangunan ilegal Anda sekarang, atau bersiaplah merasakan dinginnya lantai penjara.

Aksi tegas ini menargetkan sejumlah bangunan milik perusahaan yang ironisnya tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO) dengan BUMN, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2.

Ini menjadi sinyal kuat bahwa era main mata dengan perusak lingkungan, sekalipun berlindung di balik nama besar, telah berakhir.

Menteri Hanif Faisol mengatakan, ke-13 perusahaan tersebut telah menerima sanksi dan kini waktu mereka untuk bertindak secara sukarela telah habis.

"Hari ini saya memastikan bahwa unit-unit usaha yang menjadi bagian dari KSO PTPN I Regional 2 telah melakukan pembongkaran," kata Hanif Faisol saat meninjau langsung proses pembongkaran di Cisarua kepada wartawan, Minggu 27 Juli 2025.

Pemerintah tidak memberikan ruang lagi untuk negosiasi. Sanksi administratif berupa perintah pembongkaran telah dilayangkan sejak 20 Juli 2025.

Dengan batas waktu yang telah lewat, kesabaran pemerintah pun ada batasnya. Menteri Hanif menegaskan bahwa negara akan turun tangan jika para pengusaha ini masih membandel.

Baca Juga: Monumen Helikopter Puma SA 330: Ikon Sejarah dan Kebanggaan Baru di Jantung Bogor

"Jika hasil peninjauan minggu ini menunjukkan masih ada yang belum membongkar atau belum memulai, maka KLHK akan turun langsung membantu proses pembongkaran," tegasnya.

Pernyataan ini bukan gertak sambal. Penegakan hukum lingkungan di kawasan Puncak menjadi prioritas mengingat perannya yang vital sebagai daerah resapan air untuk Jakarta dan sekitarnya, serta tingginya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat alih fungsi lahan yang serampangan.

Bagi perusahaan yang masih berani menguji keseriusan pemerintah, konsekuensinya jauh lebih berat daripada sekadar kehilangan bangunan. Menteri Hanif Faisol secara eksplisit mengibarkan bendera perang hukum pidana.

Ia memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak menunjukkan itikad baik akan diseret ke meja hijau dengan ancaman hukuman yang serius.

"Kepada perusahaan yang belum melaksanakan pembongkaran, kami akan proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 114. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat satu tahun," tandas Hanif Faisol.