- Proses Penonaktifan Belum Final dan Masih Akan Dikawal
- BPD Bertindak Berdasarkan Aspirasi Rakyat
- Kekuasaan Kepala Desa Tumbang Akibat Tekanan Warga
SuaraBogor.id - Tumbangnya seorang pemimpin jarang terjadi dalam semalam. Begitu pula yang terjadi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Aksi demonstrasi ratusan warga yang berujung pada penonaktifan Kepala Desa Firman Riansyah oleh BPD pada Selasa (16/9) bukanlah kejadian tiba-tiba, melainkan puncak dari gunung es kekecewaan yang telah lama terpendam.
Di permukaan, narasi yang terlihat adalah massa yang marah. Namun, jika digali lebih dalam, ada akar pahit dari serangkaian kebijakan dan sikap yang dianggap kontroversial, yang akhirnya menyulut api mosi tidak percaya dari warganya sendiri.
Koordinator aksi, Ahmad Fauzi, menyebut gerakan ini sebagai luapan dari kegelisahan kolektif.
"Aksi itu merupakan kegelisahan-kegelisahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan Firman Riansyah," ujar Fauzi.
Lantas, "kegelisahan" dan "kebijakan" seperti apa yang menjadi biang keladinya?
1. Tembok Komunikasi dan Aspirasi yang Buntu
Sumber utama dari kekecewaan warga adalah perasaan tidak didengar. Menurut berbagai sumber di lapangan, banyak keluhan dan aspirasi warga—mulai dari masalah infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, hingga isu sosial lainnya—yang disampaikan kepada pemerintah desa namun seolah membentur tembok.
Keluhan Diabaikan
Baca Juga: Kekuasaan Tumbang di Bojong Kulur: Didemo Ratusan Warga, Kepala Desa Firman Akhirnya Dinonaktifkan
Warga merasa laporan mereka seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius.
Dialog Satu Arah
Musyawarah atau pertemuan desa dinilai lebih bersifat formalitas, bukan sebagai forum untuk menyerap aspirasi secara tulus.
Ketika saluran komunikasi formal tersumbat, warga akhirnya memilih saluran komunikasi yang paling keras dan efektif: jalanan.
2. Dugaan Kurangnya Transparansi dalam Kebijakan
Isu sensitif di tingkat desa seringkali berkisar pada pengelolaan sumber daya dan anggaran. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kebijakan kontroversial seringkali beririsan dengan masalah transparansi, terutama terkait;
Tag
Berita Terkait
-
Kekuasaan Tumbang di Bojong Kulur: Didemo Ratusan Warga, Kepala Desa Firman Akhirnya Dinonaktifkan
-
4 Fakta Panas Sengketa Masjid Bogor, Punya Izin Resmi Tapi Tetap Disegel
-
Mengurai Benang Kusut Konflik Masjid di Bogor
-
Status Konflik Pembangunan Masjid di Bogor Diperpanjang Tanpa Batas Waktu, Mediasi Jadi Jalan Buntu?
-
Misteri Absensi Berbulan-bulan Terjawa, Anggota DPRD Bogor Desy Yanthi Ternyata Hamil Risiko Tinggi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Aksi Nyata BRI untuk Korban Bencana Alam di Tiga Provinsi Pulau Sumatra, dari Logistik Hingga Posko
-
BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026
-
Kinerja Solid, BRI Bagikan Dividen Interim 2025
-
Warga Harapanjaya Dapat Banpang, Ketua IPSM Cibinong: Jangan Terlena Bansos, Harus Bangkit
-
Lebih dari 40 Titik Terdampak Bencana di Sumatra Dapat Sentuhan BRI Peduli