Karena itu, Dedi meyakinkan bahwa Disdik Jawa Barat telah menyiapkan pos anggaran untuk mengatasinya.
Dia pun telah menginstruksikan agar panitia PPDB memastikan tidak ada siswa miskin yang kesulitan sekolah.
"Bagi siswa miskin yang terlempar dari negeri ke sekolah swasta, kami sudah siapkan anggaran untuk siswa miskin yang terlempar ke sekolah swasta. Ada KITM dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)," ungkap Dedi.
Selain kuota, Dedi juga menyoroti temuan panitia PPDB perihal orang tua yang mengaku miskin dan berusaha mendekat-dekatkan alamat rumahnya untuk keperluan jalur zonasi.
Baca Juga:Boneka Rajut dari Depok Dipasarkan Sampai Mancanegara
Demi mengantisipasinya, kata Dia, Disdik Jawa Barat telah meneken MoU dengan Dinas Sosia (Dinsos)l dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). MoU ini semacam kesepakatan untuk singkronisasi data antara panitia PPDB dan Dinsos-Disdukcapil.
"Dengan begini, tidak bisa lagi mengaku-ngaku. Karena begitu NIK diinput, datanya akan otomatis menyesuaikan dengan data di Disdukcapil dan Dinsos," terangnya.
Karena itu, Dedi menganjurkan agar para orang tua segera melapor ke Dinsos atau Disdik bila memang ada perubahan tentang data kependudukannya.
Tidak hanya itu, Dedi juga memastikan bahwa server PPDB Disdik Jawa Barat tidak akan mengalami down. Hal itu lantaran pihaknya telah beralih ke sistem penyimpanan data cloud.
Dedi berharap agar pelaksanaan PPDB Jawa Barat tahun ini berjalan lancar. Bahkan, lebih baik dari tahun lalu.
Baca Juga:Duh! PPBD Online, Kuota Siswa SMP Unggulan di Kota Magelang Full
"Untuk itu, saya berpesan agar panitia PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Disdik Jawa Barat dan sekolah dapat mengupayakan warga miskin sekolah. Juga, jangan melanggar sistem," pungkasnya.
