facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Mahfud MD: Menggembirakan, Sejak Tiga Tahun Terakhir PBB Tak Punya Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia

Galih Prasetyo Kamis, 16 Juni 2022 | 17:34 WIB

Mahfud MD: Menggembirakan, Sejak Tiga Tahun Terakhir PBB Tak Punya Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

"Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk, Indonesia tidak termasuk di dalamnya,"

SuaraBogor.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

"Yang lebih menggembirakan lagi, di Dewan HAM PBB, tidak ada catatan apa pun tentang pelanggaran HAM di Indonesia," kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual mengenai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, sebagaimana dipantau dalam kanal YouTube Menko Polhukam RI.

Menurut Mahfud MD, dalam pidato Pembukaan Sesi Ke-50 Sidang Dewan HAM yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAM-nya sedang dirujuk oleh mereka.

"Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk, Indonesia tidak termasuk di dalamnya," ujar Mahfud.

Baca Juga: Sampaikan Pidato Tentang HAM di Belanda, Mahfud MD Malah Disentil Warganet: Kasus KM 50 Bagaimana?

Dengan demikian, Mahfud pun mengatakan Indonesia sudah tiga kali berturut-turut sejak tahun 2021 sampai 2022 ini, tidak menjadi negara yang dinilai oleh Dewan HAM PBB memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM.

"Sudah tiga tahun ini, tepatnya sejak tahun 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Lebih lanjut, Mahfud pun menyampaikan capaian itu menandakan bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan dan mengomunikasikan secara proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa tudingan mengenai Indonesia yang menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM tidaklah benar.

Ia menjelaskan memang terdapat laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH). Namun, lanjut dia, laporan laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM.

Baca Juga: Mahfud MD Pamer Capaian HAM RI Di Forum PBB, Minta Dunia Lakukan 3 Aksi Nyata Perbaiki Kehidupan Manusia

Mahfud mengatakan laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk diselesaikan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait