"Karena ada nilai kan, mempromosikan jabatan sekian (rupiah) jadi kepala Dinas bayar sekian, kan itu," kata Iwan Setiawan kepada Suarabogor.id, Selasa (11/10/2022).
Kendati demikian, dirinya tidak mengetahui adanya jual beli jabatan di ruang lingkup pemerintah kabupaten Bogor hingga saat ini.
"Saya gatau, mungkin ada dulu, tapi kan gatau. Saya kan dapat dari KPK," ungkapnya.
Selain itu, poin lainnya pun disoal oleh KPK dalam pengelolaan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Nama Ganjar Pranowo Terseret Korupsi KTP-el, Mantan Penyidik KPK Bantah Keterlibatannya
"Perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinin, Aparat Pengawas Internal Pemerinta (APIP), manajemen aset, pengelolaan aset BPKAD, optimalisasi pendapatan di Bappenda, dan dana desa," ungkapnya.
