SuaraBogor.id - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menolak dengan keras untuk direlokasi oleh pemerintah daerah.
Ketua Himpunan Pedagang Puncak (HPP) Desa Tugu, Mumuh mengatakan, ada sebanyak 130 PKL Puncak Bogor menolak relokasi sebelum pemerintah meramaikan terlebih dahulu wisatawan di rest area.
Bahkan, mereka juga mengaku ratusan PKL menolak direlokasi dikarenakan pendapatan mereka akan menurun secara drastis.
"Konsep rest area nya aja itu tidak cocok kalau buat pedagang,” katanya kepada wartawan, dikutip Kamis (25/4/2024).
Baca Juga:Gerindra dan PKB Sepakat Koalisi di Pilkada 2024, Siap Usung Calon Sendiri Untuk Wali Kota Bogor
Mumuh menjelaskan, jika sebagian pedagang sudah masuk ke rest area namun hanya bertahan selama 6 bulan.
"Kami keluar dari rest area soalnya pengunjungnya nggak ada. Kemarin dari pihak pedagang pun minta dibuka pintu belakang dari Gunung Mas, biar yang keluar dari Gunung Mas biar dimasukkan ke rest area gitu. Tapi nggak ada tanggapan dari pihak pengelola dari pemda itu minta dibuka itu aja sekarang nggak dibuka-buka,” tambahnya.
Selain itu menurut Mumuh jika PKL secara menyeluruh dipindahkan ke rest area maka jalur Puncak akan kembali gelap dan meningkatnya jumlah kecelakaan.
“Tanggapan dari saya mewakili dari pedagang ya sebenarnya ke keberatan kalau memang ada pembersihan di Jalur Puncak tuh. Soalnya apa, takutnya kalau misalkan nggak ada pedagang dari Puncak itu gelap, pasti banyak rawan lagi banyak kecelakaan semacam ada kejahatan kayak dulu lagi,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai bahwa kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat harus ada penataan bangunan yang lebih baik.
Baca Juga:3.675 Jamaah Calon Haji Kabupaten Bogor Berangkat ke Tanah Suci
Hal itu diungkapkan AHY saat berkunjung ke Bogor. Dia mengatakan, banyak bangunan liar yang saat ini masih berdiri di Puncak Bogor.
Dia dengan tegas akan melakukan penertiban bangunan liar di kawasan wisata yang sering dikunjungi warga Jabodetabek tersebut.
"Jadi jangan sampai ada pembangunan yang bisa membahayakan karena bisa berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Ini akan terus kita pelajari, akan kita cek, dan kita akan lakukan penertiban seperlunya sesuai dengan yang seharusnya," kata dia.
