- Ribuan warga Bogor Barat berunjuk rasa di Cibinong pada 4 Mei 2026 menuntut pembukaan kembali tambang berizin.
- Bupati Rudy Susmanto mendesak Pemprov Jawa Barat segera mengizinkan operasional kembali tambang legal demi memulihkan ekonomi warga.
- Pemkab Bogor berkomitmen menata sektor pertambangan dengan menganggarkan pembebasan lahan untuk jalur khusus angkutan tambang tahun 2026.
SuaraBogor.id - Aspirasi ribuan warga dari wilayah barat Kabupaten Bogor yang menggelar aksi demo di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, mendapatkan dukungan langsung dari pemimpin daerah mereka.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara terbuka menyuarakan nasib warga terdampak penutupan tambang, dan secara tegas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membuka kembali tambang yang berizin. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari Bupati terhadap masyarakatnya yang terhimpit persoalan ekonomi dan lapangan kerja.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan warga dari Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, hingga Cigudeg pada Senin (4/5/2026) ini menuntut kejelasan mengenai nasib tambang yang ditutup Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sejak akhir September 2025. Di tengah orasi massa, Bupati Rudy Susmanto menyampaikan pernyataan yang sangat dinantikan.
“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi.
Baca Juga:Datangi Gedung Tegar Beriman, Massa Aksi Minta Bupati Bogor Sampaikan Aspirasi ke Dedi Mulyadi
Rudy menyampaikan, puluhan ribu warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang saat ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah provinsi.
Ia menegaskan, masyarakat dan pemerintah daerah siap mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang ditetapkan, termasuk komitmen menjaga lingkungan secara bersama-sama.
Menurut dia, Pemkab Bogor juga telah menunjukkan keseriusan dalam menata aktivitas tambang melalui rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang.
“Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.
Rudy menjelaskan, tahapan pembangunan jalur tambang saat ini telah masuk penetapan lokasi dan ditargetkan pembebasan lahan rampung pada 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dilakukan.
Baca Juga:Ribuan Warga Bogor Barat Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Tambang Dibuka Kembali: Kami Harus Makan Apa?
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.
“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Dani Murdani, menyebut kondisi ekonomi warga terdampak penutupan tambang saat ini dalam keadaan sulit.
“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ujar Dani.
Aksi yang diikuti sekitar 7.720 orang tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan, serta diwarnai seruan agar pemerintah segera mengambil keputusan terkait operasional tambang legal di wilayah tersebut. [Antara].
