Rekam Jejak DPRD Kota Bogor Periode 20192024, Keluarkan Kebijakan Pro Rakyat serta Dorong Transparansi Anggaran

Kendati demikian, hasil yang dicapai harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Kamis, 29 Agustus 2024 | 12:58 WIB
Rekam Jejak DPRD Kota Bogor Periode 20192024, Keluarkan Kebijakan Pro Rakyat serta Dorong Transparansi Anggaran
Dok: DPRD Kota Bogor

Kebijakan anggaran yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor selama ini selalu disiapkan untuk kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Melalui fungsi anggaran, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor periode 2019 -2024 telah berhasil memasukkan kebutuhan anggaran dasar pelayanan masyarakat kedalam APBD Kota Bogor.

Beberapa anggaran yang menjadi usulan dari DPRD Kota Bogor diungkapkan oleh Jenal, diantaranya adalah anggaran untuk penebusan ijazah warga tidak mampu, anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), anggaran bantuan Covid-19 yang diambil dari anggaran insentif anggota DPRD Kota Bogor, anggaran untuk penyelenggaraan dan perlindungan disabilitas, pembangunan sekolah baru, pembangunan puskesmas baru dan anggaran penanggulangan pasca bencana.

“Kami di DPRD Kota Bogor terus berjuang untuk mendorong penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang berat memperjuangkannya karena harus sesuai dengan landasan huukum dan aturan yang berlaku, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Bogor,” jelas Jenal.

FUNGSI PENGAWASAN

Baca Juga:Malam Peduli Palestina SalamAid, Ketua DPRD : dari Bogor untuk Palestina

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata telah dilakukan dengan baik oleh masing-masing komisi baik melalui aduan masyarakat, penyerapan aspirasi melalui reses ataupun melalui rapat kerja dan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Hasil dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor, disampaikan oleh Dadang adalah membantu para eks karyawan PDJT mendapatkan haknya kembali yaitu pembayaran gaji yang tertunggak, mengadvokasi hak warga yang terdampak pembangunan double track Bogor - Sukabumi dan lainnya.

“Alhamdulillah semua AKD yang ada di DPRD Kota Bogor periode 2019 - 2024 telah menjalankan fungsi pengawasn yang sangat baik. Semuanya menghasilkan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dadang. (ADV)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini