"Sebetulnya itukan sudah di ranah siber pungli, dimana ketua siber pungli adalah pak Wakapolres. Desa-desa yang ada di kecamatan itu saat ini mungkin sedang mencoba memberikan keterangan terkait dengan hal hal yang mencuat kemarin itu," jelas dia.
Mereka, kata Renaldi, diduga melakukan pemerasan kepada sejumlah perusahaan yang ada di lingkungan desa mereka. Para saksi, lanjut dia, sedang dilakukan pengumpulan bukti.
"Iya, diduga awalnya seperti itu, ada permintaan THR dari beberapa desa ada beberapa yang bukti-bukti yang sudah terkumpul baik itu dalam bentuk surat atau keterangan para saksi. informasi nya begitu," jelas dia.
Retret Kepala Desa
Baca Juga:Neraka Macet di Puncak Bogor, Jalur Alternatif Cibalok Bikin Wisatawan Sengsara
Kontroversi-kontroversi perilaku Kades di Kabupaten Bogor terjadi sejak Bupati-Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi menjabat pada Februari 2025.
Perbuatan Kades di Kabupaten Bogor selalu menjadi sorotan masyarakat karena dinilai tidak bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat, misalnya Kades Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Wiwin Komalasari yang menghina makanan di acara pelantikan Rudy-Ade.
Kasus lainnya yakni kepala desa yang menggunakan motor operasional desa ke Baduy di tengah Pemerintah menjalankan efesiensi. Terbaru, kasus kades yang diduga pungli di saat larangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten mengaku siap melakukan retret kepala desa (Kades) jika diperintahkan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Retret Kades itu dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan visi-misi kepala daerah dan Kades serta mengedukasi para kades agar tidak lagi melakukan hal-hal yang kontroversial.
Baca Juga:Akun Pemkab Bogor Dihujat Netizen, Unggahan Pelayanan RSUD Leuwiliang Tuai Kontroversi
"Saya mendukung program apa yang mungkin direncanakan oleh pimpinan kita, pak Bupati dalam rangka menyamakan persepsi, merapatkan barisan mulai dari temen-temen kepala desa, Kecamatan dan seluruh temen-temen opd supaya bisa lebih satu barisan, satu pemahaman," kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah.
"Kita dukung kalau itu jadi kebijakan dan akan mengikuti terus," lanjut Renaldi.
Namun, saat ini belum ada rencana soal retret Kades tersebut. DPMD Kabupaten Bogor menyerahkan pembinaan Kades kepada pihak Kecamatan agar tidak ada lagi kontroversial yang datang dari pejabat publik Kades.
"Kita struktur aja kita pakai, artinya pembinaan monitoring dan evaluasi kepala desa ini titik beratnya ada di teman-teman Kecamatan. Kita berharap temen-temen Camat ini lebih aware lagi lebih fokus lagi lebih dekat lagi menjalin komunikasi dengan teman-teman kepala desa," tutup dia.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
