-
KDM menutup tambang demi keselamatan warga dan infrastruktur, walau memicu protes dari pihak berkepentingan ekonomi.
-
Keputusan penutupan didasarkan data tragis 115 korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas tambang tak terkontrol.
-
Gubernur menuntut akuntabilitas pengusaha tambang terkait kerusakan dan tantangan biaya Rp1,2 triliun untuk jalan khusus.
KDM mengungkap fakta tragis yang menjadi dasar keputusannya.
"Yang pertama begini bahwa yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang, infrastruktur rusak," ungkapnya.
![Tangkapan Layar Aksi Demo Warga Bogor Minta Tambang Tetap Buka [Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/29/15276-demo-warga.jpg)
Data ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari penderitaan dan kerugian besar yang telah ditimbulkan oleh aktivitas tambang yang tidak terkontrol, termasuk jalan-jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi warga sekitar.
4. Pertanyaan Retoris: "Kenapa Saat Ada Korban, Tidak Ada yang Demo?"
Baca Juga:'Perang' Dedi Mulyadi Lawan Raksasa Tambang di Bogor: Korban Jiwa dan Infrastruktur Harga Mati
Gubernur KDM secara retoris menyoroti inkonsistensi respons publik terhadap masalah tambang.
"Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak ga ada yang demo?," tanyanya.
Pertanyaan ini menohok dan mempertanyakan motif sebenarnya di balik protes yang muncul baru setelah penutupan tambang dilakukan, alih-alih ketika nyawa manusia melayang atau infrastruktur hancur.
Ini menjadi pengingat bahwa harga kemanusiaan jauh lebih mahal dari keuntungan ekonomi sesaat.
5. Tantangan Rp1,2 Triliun untuk Jalan Khusus Tambang dan Tuntutan Akuntabilitas Pengusaha
Baca Juga:Perintah Keras Dedi Mulyadi: Bersihkan Got, Masa Depan Paris Van Java di Ujung Sumbatan Drainase
KDM juga menyinggung wacana pembangunan jalan khusus tambang sebagai solusi jangka panjang, namun dengan tantangan biaya yang fantastis, mencapai Rp1,2 triliun.
Ia menegaskan perlunya perhitungan matang dan menuntut komitmen finansial dari para pengusaha tambang.
"Nanti saya tanya penambangnya, mau bangun jalur khusus tambang atau tidak? Karena apa, kalau bangun jalur khusus tambang dengan dana APBD 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu," tegas KDM.
Ini adalah seruan untuk akuntabilitas, bahwa keuntungan besar harus sebanding dengan tanggung jawab sosial dan investasi pada infrastruktur yang melindungi kepentingan publik.
