-
Wamendagri Bima Arya mendorong kepala daerah membangun layanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat, menekankan survei kredibel penting untuk menetapkan kebijakan tepat sasaran.
-
Bima Arya mencontohkan pengalamannya di Bogor, mengatasi kemacetan dan sampah dengan pendekatan ekosistem, seperti program Konversi Angkot dan adaptasi Lomba Kebersihan.
-
Keberhasilan tata kelola pemerintahan, menurut Bima, terletak pada pembangunan ekosistem, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kolaborasi multipihak, bukan solusi jangka pendek.
SuaraBogor.id - Bicara soal layanan publik yang saat ini tengah gencar dilakukan pembangunan oleh pemerintah daerah seperti di Bogor, Jawa Barat pun juga di provinsi lain menjadi sorotan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Mantan wali Kota Bogor ini mendorong para kepala daerah untuk membangun ekosistem layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pengingat ini diungkapkan Bima Arya, lantaran dinilai masih belum tepat sasaran membangun layanan publik untuk masyarakat.
"Wali kota, bupati, dan gubernur perlu benar-benar mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan," katanya, dilansir dari Antara.
Baca Juga:Kaka-Beradik di Cibinong Hilang Bukan Kabur, Diduga Lari dari Trauma Pelecehan Ayah Tiri
Bima menjelaskan bahwa survei merupakan metode paling efektif untuk membaca opini publik. Oleh karena itu, setiap calon kepala daerah idealnya melakukan survei melalui lembaga yang kredibel.
Meski demikian, ia menyayangkan bahwa tidak semua kepala daerah mampu memanfaatkan hasil survei secara tepat. Sebagian besar kepala daerah hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja.
Bima menuturkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Pada tahun 2012, ia melakukan survei untuk mengetahui aspirasi masyarakat setahun sebelum pemilihan.
Hasilnya menunjukkan tiga isu utama, yakni kemacetan, pengelolaan sampah, serta persepsi publik terkait inklusivitas kota. Berdasarkan temuan tersebut, ia menetapkan prioritas pembangunan yang langsung menyasar kebutuhan warga.
Ia juga memaparkan bahwa pengelolaan sampah harus dipandang sebagai ekosistem, bukan hanya tugas petugas kebersihan. Saat memimpin Kota Bogor, pendekatan hulu hingga hilir menjadi fokus, mulai dari edukasi rumah tangga melalui Ketua RT dan RW, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga proses akhir yang lebih kompleks di lapangan.
Baca Juga:Anggaran Turun Rp700 Miliar, Janji Rp1,5 Miliar per Desa - Beasiswa Tetap Gaspol di APBD Bogor 2026
Bima menyebut praktik Surabaya sebagai inspirasi, terutama program Lomba Kebersihan yang kemudian diadaptasi menjadi “Bogorku Bersih”. Pendekatan berbasis komunitas itu membuahkan hasil, dibuktikan dengan diraihnya kembali Piala Adipura oleh Kota Bogor setelah penantian 28 tahun.
Selain itu, Bima menyoroti isu transportasi sebagai tantangan besar lainnya. Bogor yang dikenal dengan “sejuta angkot” menghadapi tingkat kemacetan tinggi.
Menurut dia, solusi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui pembangunan sistem transportasi baru secara menyeluruh.
Pemerintah Kota Bogor kala itu mengembangkan Program Konversi Angkot dengan menggabungkan tiga angkot menjadi satu bus.
Ia menekankan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga budaya masyarakat.
Bima kemudian menyinggung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengembangan Kampung Tematik.
