- Pemerintah fokus membangun SDM melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakan intervensi gizi sejak era Presiden Jokowi.
- Intervensi gizi difokuskan pada dua periode kritis: seribu hari pertama kehidupan serta usia sekolah 8 hingga 18 tahun.
- BGN menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, dan program ini bersifat hak warga negara, bukan kewajiban yang dipaksakan.
SuaraBogor.id - Pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara utuh menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) yang didirikan melalui Keputusan Presiden pada era Presiden Joko Widodo, kini memiliki tugas utama dalam intervensi pemerintah di bidang gizi.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjadi salah satu fondasi dasar yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan generasi masa depan.
Dadan Hindayana mengatakan, BGN dibentuk untuk secara khusus melakukan intervensi di bidang gizi karena Presiden Prabowo memiliki keinginan fondasi kuat dalam membangun SDM Indonesia secara utuh.
"Program ini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan, menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat," katanya di SPPG Bogor Cibuluh 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026).
Baca Juga:Jadwal Imsak dan Buka Puasa Bogor, Depok dan Cianjur Sabtu 28 Februari 2026
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat dua tahap perkembangan yang menjadi titik kritis untuk intervensi gizi.
Yang pertama yakni pada periode seribu hari pertama kehidupan. Sejak anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun.
"Oleh karena itu, intervensi gizi menyasar pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Periode ini sangat penting untuk menghasilkan generasi yang cerdas karena perkembangan otak terjadi pada periode tersebut," ujar Dadan.
Yang kedua kata dia yakni pada periode pertumbuhan anak usia 8 hingga 18 Tahun. Pada fase ini, negara perlu melakukan intervensi agar pertumbuhan fisik berjalan optimal.
"Sasaran mencakup seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun, termasuk santri," ucapnya.
Baca Juga:Viral! Sebulan Laporan Pelecehan di KRL Bogor Menggantung, Korban Akhirnya Speak Up di Medsos
Penduduk Indonesia diprediksi masih tumbuh sekitar tiga juta orang per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, Dadan Hindayana menyoroti masalah utamanya bukan sekadar pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan sumber daya manusianya.
"Data menunjukkan bahwa banyak anak Indonesia lahir dari orang tua dengan rata-rata lama pendidikan yang masih rendah, seperti Jawa Barat 8,8 tahun, Jawa Tengah 8,21 tahun, dan Jawa Timur 8,11 tahun. Hal ini menjadi perhatian karena kualitas pendidikan orang tua turut memengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Badan Gizi lahir untuk memenuhi gizi karena program ini sudah jalan selama 1 tahun 2 bulan," tegasnya.
BGN sendiri menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun termasuk santri.
"Angka ini merupakan patokan dasar dari data yang dimiliki BGN yang bersifat sementara dan mungkin akan terjadi perkembangan lanjutan, karena banyak santri yang belum terdata dan banyak anak balita juga yang masih belum memiliki MBG," jelasnya.
Dadan Hindayana menegaskan, program ini bersifat hak, bukan kewajiban. Sekolah atau orang tua yang tidak ingin menerima program tetap dihormati keputusannya.
"Tapi dalam pelaksanaannya tidak seluruh hak dipenuhi yang berhak boleh tidak menerima target," ujarnya.
