Baca 10 detik
- KPK melakukan pembinaan tata kelola anggaran di Pemkab Bogor pada Selasa (12/5/2026) di Kantor Inspektorat, Cibinong.
- Fokus utama pengawasan KPK meliputi transparansi pengelolaan proyek Pokok Pikiran DPRD agar sejalan dengan program pembangunan daerah.
- Hasil koordinasi ini menyebabkan Pemkab Bogor membatalkan proyek hotel embarkasi haji demi memastikan efektivitas anggaran bagi masyarakat.
Pemkab Bogor, kata dia, akan mengikuti arahan KPK dalam pengelolaan program maupun pokok pikiran DPRD guna menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami lebih ke bagaimana mengelola tata pokok pikiran DPRD ini di dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bogor,” kata Ajat.
