Bentrok Kepentingan Tanah Desa vs Utang BLBI, Mendes Yandri Desak Keputusan Berani Pemerintah

Oleh karena itu, Mendes Yandri mendesak negara untuk segera menghadirkan payung hukum dan produk hukum terbaru yang dapat melindungi hak kepemilikan desa.

Ini bukan hanya tentang menyelamatkan Sukaharja dan Sukamulya, tetapi juga tentang menciptakan preseden kuat bagi desa-desa lain di Indonesia yang mungkin menghadapi konflik agraria serupa.

Mendes Yandri menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan eliminasi ego sektoral antar-kementerian.

"Harus ada payung hukum, harus ada produk hukum terbaru. Jadi, tidak boleh ada ego sektoral antara Kementerian Kehutanan, ESDM, Kemendagri, Kementerian Transmigrasi, ATR/BPN, dan sebagainya," kata Mendes Yandri.