Tolak Bau Busuk, Emak-emak Kayumanis Kompak Hadang Proyek Pengolahan Sampah Pemkot Bogor

SuaraBogor.id - Rencana Pemerintah Kota Bogor untuk membangun fasilitas pengolahan sampah di wilayah Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, kini menuai penolakan keras dari masyarakat setempat, terutama para emak-emak.

Mereka mengaku khawatir keberadaan fasilitas pengolahan sampah akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar, memicu desakan agar pemerintah mencari lokasi alternatif dan melakukan sosialisasi yang transparan.

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh warga dalam beberapa kesempatan, termasuk saat berkumpul di lingkungan permukiman.

"Kalau memang ini untuk kepentingan umum, harusnya ada penjelasan dulu ke warga. Jangan tiba-tiba mau dibangun di sini,” ujar salah satu ibu rumah tangga di lokasi, Selasa (5/5/2026).

Warga juga menilai lokasi Kayumanis tidak tepat untuk pembangunan fasilitas tersebut karena berada di kawasan permukiman padat penduduk.

Mereka secara spesifik meminta pemerintah mencari lokasi alternatif yang lebih jauh dari pemukiman warga.

Di sisi lain, rencana pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi persoalan sampah yang kian meningkat setiap harinya.

Fasilitas yang direncanakan disebut-sebut berupa Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), sebuah teknologi modern yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang.

PSEL memang menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi volume sampah dan menghasilkan energi. Namun, implementasinya harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara cermat, terutama jika berlokasi di dekat permukiman.

Baca Juga: Pelaku Pembacokan di Cengkareng Berhasil Diringkus Polisi di Bogor

Meskipun demikian, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program penanganan sampah secara keseluruhan, namun meminta agar pelaksanaannya tidak merugikan warga sekitar.

Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan rencana tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak Pemerintah Kota Bogor terkait tindak lanjut penolakan warga tersebut.