Ditolak Sana Sini Investasi Miras Dicabut Jokowi

Mengenai investasi miras yang mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabutnya.

Andi Ahmad S
Selasa, 02 Maret 2021 | 13:49 WIB
Ditolak Sana Sini Investasi Miras Dicabut Jokowi
Presiden Jokowi saat berkunjung di acara vaksinasi di SMAN 70, Bulungan, Jakarta Selatan. (Tangkap layar Youtube Setpres)

SuaraBogor.id - Mengenai investasi miras yang mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabutnya.

Jokowi cabut investasi miras yang terlampir pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

"Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam jumpa pers, Selasa (2/3/2021) dikutip Suarabogor Grup-Suara.com.

Baca Juga:Iwan Fals Tanggapi Soal Miras: Yang Dilarang Khamarnya atau Mabuknya?

Hal tersebut diputuskan Jokowi setelah menerima masukan dari para ulama, ormas dan tokoh-tokoh agama. Keputusan juga diambil Jokowi setelah mendengar masukan dari provinsi dan daerah-daerah.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul ulama NU Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, " katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden/Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Nusa Ternggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur

Baca Juga:Dengar Ulama, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi dan Miras

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini