“Selain itu, ada pula Raperda Rutin sebanyak tiga Raperda, yang terdiri dari Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2021, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto berharap, Raperda yang sudah ditetapkan dan dimasukkan kedalam Propemperda Tahun Sidang 2022 bisa mengatur poin-poin yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kita berharap, Raperda yang akan dibahas di tahun 2022 dapat menjawab permasalahan i masyarakat, sehingga ada payung hukum yang bisa digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Atang.
Atang pun menyoroti Raperda usul prakarsa DPRD Kota Bogor tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.
Baca Juga:DPRD Kota Bogor Minta Pemerintah Fokus Selesaikan Proyek Masjid Agung
“Banyak warga yang menyampaikan keluhan terkait masalah pinjaman ini. Baik melalui reses, kunjungan ke warga, maupun audiensi ke DPRD. Masalahnya pun sampai pecahnya keutuhan rumah tangga. Ini penting dan prioritas," jelasnya.
Atang juga berharap, pembahasan Raperda bisa tuntas sesuai target waktu yang telah disepakati.
“Mudah-mudahan pembahasan Raperda yang sudah masuk Propemperda tersebut dapat selesai tepat waktu, termasuk beberapa Raperda yang saat ini masih dalam taha finalisasi,” pungkasnya.
