SuaraBogor.id - Terkait penolakan Kapel di Jalan Raya Bukit Cinere, RT 12/3 Kelurahan Gndul Kecamatan Cinere, Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara.
Karena menurut Idris perkara penggerudukan Kapel tersebut karena adanya salah paham, dan disisi lain memang belum memiliki ijin.
"Izinnya adalah soal layak fungsi pemanfaatan, itu yang harus dipenuhi. Jadi izin pemanfaatan ruko untuk ibadah yang namanya kapel dan ini sebatas 2 tahun," tutur Idris saat konferensi pers perizinan tempat ibadah di Depok, Selasa (19/9).
Menurut Idris pemerintah Kota Depok tidak pernah melarang umat lain beribadah di kotanya, hal ini terbukti ada banyak rumah ibadah non muslim di Depok.
Baca Juga:Sudah Bikin Gaduh Warga Depok Soal Penolakan Kapel GBI Cinere, Ketua LPM Kelurahan Gandul Bungkam
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun menantang untuk menghitung jumlah gereja yang ia resmikan, bahkan sampai ada sekolah pendeta di Kecamatan Pancoran Mas.
"Itu tidak pernah kita usik, jadi jangan ada lagi yang bilang (Depok) intoleran," tukas Idris
Idris mengungkapkan dalam waktu dekat pun akan meresmikan gereja untuk jemaat yang berasal dari Nias, bahkan jika perlu ia khotbah di sana.
Ia kembali menegaskan bahwa sejak dulu Depok toleransi terhadap kebebasan beribadh umat beragama, Idris menuding yang mengatakan Depok intoleran hanya segelintir orang dan untuk kepentingan politik.
"Jangan dipolitisasi ini masalah. Ingat, kalau ada orang berani-berani mempolitiasasi ini, ia akan menerima balasannya sendiri. Kalau mau jadi petinggi jangan rendahkan orang lain," kata Wali Kota Depok.
Baca Juga:Sudah Menyalahi Aturan, DPRD Jabar Soroti Dugaan Pungli di SMKN 1 Depok
Soal toleransi beragama di Kota Depok, Wali Kota Depok, Mohamad Idris mengeklaim toleransi, terutama dalam hal beragama telah ada sejak dulu di Kota Depok.
Walaupun selalu terdapat tuduhan bahwa Kota Depok kerap dituding intoleransi. Isu intoleransi yang muncul beberapa kali di Depok menurutnya hanya penilaian dari segelintir orang saja.
"Depok toleran emang dari dulu kok yang bilang intoleran segelintir orang saja," kata Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Selasa (19/9).
Menurutnya, toleransi di Kota Depok tidak bisa dikaitkan hanya karena satu kasus yang mencuat belakangan ini. Ia kemudian menyebut-nyebut soal izin pendirian gereja di Depok yang telah ia tandatangani.
"Jangan karena satu kasus dikatakan intoleran, saya sudah berapa tanda tangan pendirian gereja. Di Sukmajaya, di Jalan Raya Kartini bahkan saya menghadiri, masuk ke gereja meresmikan dan ini nggak satu atau dua. Ada sekitar 8 gereja katolik se-Kota Depok, kalau protestan ada 161 gereja yang terbanyak Pancoran Mas, kedua Cimanggis, Cinere," tukas Politisi PKS tersebut.
Idris juga berbicara soal gereja-gereja di Depok lama yang disebutnya tidak pernah diusik pemerintah kota. Bahkan ada tempat pembinaan pastur di wilayah tersebut yang dikatakannya juga tidak pernah diganggu.
"Terus cuman gara-gara satu kasus dibilang intoleran, di zaman Nabi aja ada yang berzina masa lalu disebut negara zina. Berapakah kasus yang ada di Indonesia? Di tiap kota? Jangan melihat negatifnya satu, tapi kita melihat mana yang positif," ujarnya.
Pernyataan Idris ini sebagai respons atas isu pelarangan ibadah di Kapel atau rumah doa di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere yang sedang banyak diperbincangkan.
Ia menjelaskan bahwa tidak ada larangan beribadah, pengurus Kapel dikatakan hanya perlu mengurus persyaratan administrasi seperti kelayakan gedung ruko yang dipakai untuk ibadah.
Kontributor: Rubiakto
