SuaraBogor.id - Setelah subsidi Biskita Transpakuan dicabut oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhir tahun ini, nampaknya membuat kewalahan Pemkot Bogor.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan saat ini pihaknya akan melakukan pengkajian dua opsi pembiayaan transportasi massal Biskita Transpakuan.
“Kami masih mengkaji ada dua tipe. Pertama meminta kepada DPRD untuk subsidi, atau kedua, seperti pola yang dilakukan Provinsi Jawa Barat,” katanya, Selasa (16/7/2024).
Syarifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Pemerintah Pusat berakhir. Sehingga, dari situ pendapatan bisa masuk ke kas daerah.
Baca Juga:Ma'ruf Amin Bicara Pembangunan Jalur Puncak II, Ada Apa?
Ia pun telah mempelajari pengalihan pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.
“Kalau Provinsi Jawa Barat itu dia pokoknya biaya untuk penyelenggaraan transportasi. Kalau ada pendapatan bisa masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain,” katanya.
Saat ini, disampaikan Syarifah, Pemkot Bogor tengah mengusahakan ke BPTJ Kemenhub agar ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan memperjuangkan agar koridor yang dikelola Pemkot Bogor hanya dua dari empat koridor.
Syarifah menegaskan, upaya-upaya ini dilakukan Pemkot Bogor agar pelayanan transportasi publik untuk masyarakat bisa tetap berjalan meski tanpa subsidi. Saat ini, tarif Biskita Transpakuan sebesar Rp4 ribu.
“Ini yang sedang kita kaji. Yang kita pertahankan tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi masyarakat mau ada penggantian, kita maunya tidak ada perbedaan pelayanan,” kata Syarifah. [Antara].
Baca Juga:Obesitas Ancam Warga Bogor, Dinkes: Bisa Bawa Penyakit Mematikan
