Cara dan Syarat Mudah Membuat QRIS Sendiri Lengkap: Ikuti Langkah-langkahnya

SuaraBogor.id - Masih banyak masyarakat hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum mengetahui cara untuk membuat QRIS sendiri.

Kali ini melalui artikel dibawah akan mengulas cara membuat QRIS sendiri beserta syarat lengkapnya.

Untuk diketahui, bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM untuk beralih ke transaksi digital. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Dengan QRIS, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital atau mobile banking hanya dengan satu kode QR. Sistem ini dinilai lebih praktis, efisien, dan aman.

Syarat Membuat QRIS

Pembuatan QRIS sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Berikut syarat umum yang harus dipenuhi pelaku usaha:

Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada)
Nomor handphone aktif
Alamat email aktif
Nama usaha atau jenis dagangan
Rekening bank untuk pencairan dana (opsional tergantung penyedia)

Cara Membuat QRIS

QRIS dapat dibuat melalui Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) resmi seperti:

Bank (contoh: BCA, BRI, Mandiri, BNI)
E-wallet (contoh: GoPay, OVO, DANA, ShopeePay)
Aplikasi aggregator (contoh: Bukalapak, iSeller, Youtap)

Langkah-langkah umum:

Unduh aplikasi atau kunjungi website PJSP pilihan Anda
Isi formulir pendaftaran merchant
Unggah dokumen yang diminta (KTP, dll)
Verifikasi data dan tunggu proses persetujuan
Setelah disetujui, Anda akan mendapat kode QRIS siap pakai

QRIS dapat dicetak dan dipasang di tempat usaha untuk menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan aplikasi dompet digital apa pun.

Manfaat QRIS bagi UMKM

Tidak perlu mesin EDC
Mengurangi risiko uang palsu
Pencatatan transaksi otomatis
Memudahkan akses ke pembiayaan karena transaksi tercatat
Sekilas Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia, bank ini awalnya merupakan perseroan terbatas terbuka bernama De Javasche Bank N.V. (DJB) yang didirikan berdasarkan oktroi, dan kemudian undang-undang, pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah: