Gebrakan Bupati Bogor di Bulan Agustus: 7 Pejabat Digeser, Tapi...

SuaraBogor.id - Bupati Bogor Rudy Susmanto telah memulai langkah pertamanya dalam menata ulang kabinet pemerintahannya. Sebanyak tujuh pejabat eselon II digeser dalam pelantikan di Pendopo Bupati, Rabu malam.

Namun, gebrakan ini baru terasa seperti babak pertama, karena pekerjaan rumah (PR) yang sesungguhnya justru terlihat dari daftar panjang kursi strategis yang masih ditinggal kosong.

Meski pelantikan ini disebut sebagai langkah percepatan, publik kini menyoroti bagaimana mungkin pembangunan bisa berlari kencang jika tujuh posisi kepala dinas vital lainnya masih tanpa nakhoda definitif.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa perombakan yang melibatkan tiga promosi dan empat rotasi jabatan ini adalah murni untuk kebutuhan organisasi.

Ia berdalih, langkah ini diperlukan untuk menyegarkan dan mengakselerasi kinerja birokrasi.

"Rotasi dan promosi ini semata-mata untuk percepatan pembangunan Kabupaten Bogor dan meningkatkan kualitas layanan Pemkab Bogor kepada masyarakat," kata Rudy.

Langkah ini sendiri sudah melalui prosedur panjang, termasuk izin dari Pemprov Jabar, BKN, dan Kemendagri, mengingat usia jabatan Rudy yang belum genap enam bulan.

Jabatan vital seperti Kepala Bappedalitbang, Disnaker, dan Kesbangpol kini telah terisi. Rotasi juga terjadi di pos strategis seperti Inspektorat dan Disdukcapil. Namun, langkah ini justru semakin menyoroti kekosongan yang ada.

Inilah tantangan sesungguhnya bagi pemerintahan Rudy Susmanto. Perombakan kemarin belum menyentuh tujuh jabatan eselon II lain yang tak kalah krusial.

Rotasi Mutasi Pejabat Pemkab Bogor [Diskominfo]

Saat ini, posisi-posisi tersebut hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang kewenangannya terbatas dalam mengambil kebijakan strategis.

Berikut adalah daftar "PR" besar yang menanti Bupati Bogor:

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jantung pendapatan daerah. Tanpa kepala definitif, target PAD bisa terancam.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Otak pengelolaan anggaran. Posisi ini baru saja ditinggal Mely Kamelia yang dirotasi, menciptakan kekosongan baru di pos super vital.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Ujung tombak penanganan isu infrastruktur dasar dan pertanahan yang kompleks di Bogor.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Penting untuk mengelola potensi besar pariwisata Bogor.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Garda terdepan dalam isu lingkungan yang krusial.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Posisi penasihat strategis bagi bupati.
Direktur Utama RSUD Ciawi Vital untuk pelayanan kesehatan publik.

Kekosongan di tujuh posisi ini menciptakan potensi masalah serius. Seorang Plt tidak memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan anggaran jangka panjang, merombak program, atau menandatangani proyek-proyek besar.

Ini berisiko memperlambat realisasi program dan penyerapan anggaran.

Publik kini menanti, seberapa cepat Bupati Rudy Susmanto akan menggelar lelang jabatan (open bidding) untuk mengisi pos-pos kosong tersebut.

Langkah pelantikan kemarin akan sia-sia jika mesin pemerintahan lainnya dibiarkan berjalan dengan pincang tanpa pimpinan definitif. Percepatan pembangunan yang dicanangkan sangat bergantung pada kelengkapan formasi kabinet nya.