SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya mendapatkan "senjata" baru untuk melawan ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang kerap melanda.
Sebuah terobosan kebijakan monumental lahir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bogor dengan Pemprov Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
MoU ini menjadi jawaban atas kendala birokrasi yang selama ini menghambat aksi cepat penanganan penyebab bencana di level daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto, yang turut mendorong inisiatif ini, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut memberikan keleluasaan bagi Pemkab untuk melakukan intervensi langsung, khususnya pada program normalisasi sungai dan situ (danau kecil).
Baca Juga:Fakta Baru Terungkap: Bayi yang Dibuang di Bojonggede Ditemukan Tewas, Polisi Buru Pelaku
Selama bertahun-tahun, kewenangan untuk menormalisasi sungai-sungai besar berada di tangan pemerintah pusat atau provinsi. Akibatnya, Pemkab Bogor sering kali berada dalam posisi reaktif—hanya bisa bertindak setelah bencana terjadi.
Rudy Susmanto mengakui keterbatasan ini. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya lebih banyak terserap untuk penanganan dampak, bukan akar masalah.
"Selama ini pada setiap bencana yang dapat dilakukan menggunakan APBD bogor adalah kita menangani korban bencana, kedua menangani rumah rumah pribadinya, maka pada saat hari ini, kita bisa melakukan intervensi langsung untuk melakukan normalisasi sungai dan beberapa setu," ungkap Rudy.
MoU ini secara efektif memotong rantai komando yang panjang, memungkinkan Pemkab Bogor untuk menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan pencegahan, tidak lagi hanya menjadi "pemadam kebakaran" saat bencana sudah melanda.
Membuktikan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar seremoni di atas kertas, Pemkab Bogor langsung tancap gas. Sejumlah alat berat telah dimobilisasi untuk memulai proyek normalisasi di beberapa titik paling krusial.
Baca Juga:Tega! Bayi Baru Lahir Ditemukan di Semak-semak Bogor, Terbungkus 3 Lapis Plastik di Tengah Hujan
"Kita langsung kemarin setelah MoU, alat berat langsung bergeser ke Rancabungur untuk melakukan normalisasi di beberapa sungai," kata Rudy pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Proyek ini akan berjalan secara estafet, menyasar wilayah-wilayah lain yang menjadi langganan banjir.
"Setelah rancabungur nanti akan bergeser ke wilayah Kecamatan Ciseeng, lalu ada Bojonggede," lanjutnya, menyebutkan dua kecamatan padat penduduk yang kerap terdampak luapan air.
Menyadari skala pekerjaan yang masif, Pemkab Bogor tidak bekerja sendiri. Strategi kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat dan memperluas jangkauan normalisasi.
Di Kecamatan Citeureup, pengerukan sungai akan melibatkan personel TNI. "Kami berkolaborasi bersama TNI untuk melakukan beberapa kegiatan, salah satunya beberapa normalisasi sungai di Kecamatan Citeureup yaitu di kelurahan Puspanegara," jelas Rudy.
Pendekatan berbeda diterapkan di Kecamatan Cibinong. Kondisi medan yang sulit di Kelurahan Harapan Jaya membuat alat berat tidak bisa masuk.
Solusinya adalah pengerahan tenaga manusia melalui gotong royong. "Alat berat tidak bisa masuk maka kita lakukan karya bakti skala besar berkolaborasi bersama masyarakat untuk melakukan normalisasi sungai," terangnya.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
