- Proses Penonaktifan Belum Final dan Masih Akan Dikawal
- BPD Bertindak Berdasarkan Aspirasi Rakyat
- Kekuasaan Kepala Desa Tumbang Akibat Tekanan Warga
SuaraBogor.id - Drama politik tingkat desa yang menegangkan terjadi di Bojong Kulur, Gunung Putri. Seorang kepala desa (kades) akhirnya harus menghadapi mosi tidak percaya dari warganya sendiri dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa (16/9).
Puncaknya, Kepala Desa Firman Riansyah secara resmi dinonaktifkan sementara oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan dramatis ini? Berikut adalah 5 fakta penting yang merangkum seluruh kejadian.
1. Aksi Massa Besar-besaran Jadi Pemicu Utama
Baca Juga:BPD Sudah Ketok Palu, Kini Nasib Kades Bojong Kulur Jadi Bola Panas di Tangan Bupati Bogor
Semua bermula dari gerakan massa. Ratusan warga yang merasa aspirasinya tidak lagi didengar tumpah ruah di depan kantor desa. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan satu tuntutan utama Firman Riansyah harus turun dari jabatannya.
Koordinator aksi, Ahmad Fauzi, menyebut ini adalah puncak dari akumulasi masalah.
"Aksi itu merupakan kegelisahan-kegelisahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan Firman Riansyah," ujarnya.
Aksi yang terekam dalam berbagai video amatir ini menjadi tekanan publik yang memaksa BPD untuk segera mengambil sikap.
2. BPD Resmi Keluarkan 'Kartu Merah'
Baca Juga:Akar Pahit di Bojong Kulur, Mengungkap Kebijakan Kontroversial yang Picu Amuk Warga
Setelah melihat desakan massa yang begitu kuat, BPD Bojong Kulur yang berfungsi sebagai "DPR" di tingkat desa akhirnya mengambil langkah tegas. Mereka menggelar rapat dan secara kolektif sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi penonaktifan.
Ketua BPD, Yayat Supriatna, membacakan langsung keputusan tersebut di hadapan warga.
“Dengan ini kami BPD Bojong Kulur, secara kolektif kolegial menyepakati untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Bupati Bogor, yaitu untuk menonaktifkan Kepala Desa Bojong Kulur yaitu Firman Riansyah,” kata Yayat.
Keputusan ini ditandatangani oleh delapan anggota BPD, menunjukkan bahwa mosi tidak percaya ini bersifat kelembagaan, bukan personal.
3. Akar Masalah: Komunikasi Buntu & Kebijakan Kontroversial
Mengapa warga sampai semarah ini? Menurut berbagai sumber, ada beberapa "dosa" utama yang dituduhkan kepada sang kades, antara lain:
