SuaraBogor.id - Dukung penuh instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya meminta kepada Danantara untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi BUMN.
Hal itu diungkapkan Kang Asep sapaan akrabnya di Cibinong, dia menyebutkan, evaluasi tersebut sangat penting untuk melakukan transformasi di tubuh BUMN, sehingga BUMN dapat menjadi instrumen badan usaha milik negara yang strategis dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Instruksi Presiden kepada Danantara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN sangat masuk akal. Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN harus dihentikan, dan efisiensi di tubuh seluruh BUMN harus semakin dimaksimalkan," ujar wakil rakyat dari Kabupaten Bogor tersebut.
Asep Wahyuwijaya juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut harus diikuti dengan restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada, sehingga efisiensinya terjadi dan jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih gesit.
Baca Juga:Antisipasi Korupsi, Pemkab Bogor Gandeng Kejari dalam MoU Pencegahan Hukum
"Saya mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini, karena transformasi di tubuh BUMN memang harus menjadi keniscayaan," kata Asep.
Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pihak manajemen BUMN mengevaluasi kembali kinerja direksi disampaikan usai acara Town Hall Meeting Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4).
"Kalau tidak berprestasi, kalau malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," kata Presiden Prabowo.
Presiden menambahkan, pemilihan direksi ke depan harus dilakukan secara objektif tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa yang terpenting adalah kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja untuk kemajuan Indonesia.
Baca Juga:Simbol Kepemimpinan Kembali ke Asal, Bupati Rudy Dapat Wejangan dari Sumedang Larang
"Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk Indonesia," katanya. [Antara].
Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah masalah serius yang tentunya sangat berdampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik di Tanah Air.
BUMN padahal yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional justru kerap terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa.
Bentuk Umum Korupsi di BUMN RI:
- Mark-up proyek atau pengadaan barang/jasa – Nilai kontrak dibuat lebih besar dari nilai riil demi keuntungan pribadi atau kelompok.
- Gratifikasi dan suap – Pemberian imbalan kepada pejabat BUMN agar memenangkan proyek atau tender tertentu.
- Penyalahgunaan anggaran operasional – Dana operasional digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai tujuan.
- Kolusi dengan pihak swasta – Kerjasama dengan pihak luar untuk melakukan transaksi fiktif atau merugikan negara.
- Manipulasi laporan keuangan – Untuk menyembunyikan kerugian atau penyalahgunaan dana.
Dampak Korupsi di Tubuh BUMN:
- Kerugian negara dalam jumlah besar.
- Menurunnya kinerja BUMN, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan.
- Menurunnya kepercayaan investor dan publik.
- Terganggunya pelayanan publik, terutama di sektor vital seperti energi, transportasi, dan keuangan.
Contoh Kasus Nyata:
