-
Ratusan petani Bogor demo Hari Tani Nasional, tuntut pemerintah usut tuntas perampasan lahan.
-
Konflik agraria di Bogor mencerminkan kegagalan pemerintah melindungi hak petani dari korporasi.
-
Tuntutan utama demonstran: hentikan perampasan dan kriminalisasi petani, serta wujudkan reformasi agraria.
8. Mengembalikan tanah rakyat di Hambalang yang telah diambil oleh PTPN.
9. Menghapus klaim Perhutani di Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
10. Menghentikan penghancuran tanah Iwul Parung.
11. Memberikan hak atas tanah kepada rakyat di Iwul Parung.
Baca Juga:Tanah Ribuan Warga Sukaharja Bogor Terancam Disita Satgas BLBI
Opet menegaskan bahwa di HTN 2025 ini, banyak petani di Kabupaten Bogor yang mengalami perampasan tanah secara sepihak.
"Tuntutan yang kami sampaikan adalah kembali tanah kepada petani, kembalikan kepada rakyat yang selama ini diberikan oleh penguasa kepada pihak yang kemudian kita anggap sebagai perampas tanah rakyat yaitu korporasi," jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan betapa fundamentalnya isu kepemilikan tanah bagi kehidupan dan mata pencarian petani.
Para pengunjuk rasa secara lugas meminta pemerintah untuk berkomitmen penuh dalam menegakkan reformasi agraria yang seutuhnya.
Harapan mereka adalah agar tidak ada lagi tanah rakyat yang diambil sewenang-wenang oleh pihak manapun, termasuk korporasi dan institusi pemerintah.
Baca Juga:4 Fakta Terungkap dari Provokator Brimob Cikeas yang Catut Nama Anak TNI
"Tuntutan lebih umumnya, di hari tani ini, yang diperingati setiap tahun, kita ingin menuntut kembali komitmen menegara terhadap reformasi Agraria," pungkas Opet.
Seruan ini adalah pengingat bagi para pembuat kebijakan bahwa Hari Tani Nasional bukan hanya tanggal merah di kalender, melainkan momentum krusial untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa hak-hak agraria rakyat benar-benar terlindungi dan terpenuhi.
Konflik agraria yang tak kunjung usai di berbagai daerah, termasuk Bogor, menjadi cerminan nyata bahwa komitmen negara terhadap reformasi agraria masih perlu dipertanyakan dan diperkuat.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
